TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tercatat baru sekali menggunakan hak angket, yakni saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi di kalangan DPR soal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) pada 2017.
Isu penggunaan hak angket anggota DPR juga pernah mencuat pada Oktober 2023 lalu ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan baru batas usia capres-cawapres. Namun wacana tersebut mandek di tengah jalan setelah sejumlah pihak menilai putusan MK bukan objek hak angket anggota DPR.
Terbaru, anggota DPR diusulkan menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Wacana itu diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, yang kemudian didukung capres nomor urut 01, Anies Baswedan.
Berikut ulasan kasusnya, dirangkum Tempo.co:
1. Kasus Korupsi e-KTP di lingkungan DPR berujung KPK kena hak angket
Bergulirnya wacana hak angket anggota DPR kepada KPK berawal dari persidangan kasus korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017. Dalam persidangan tersebut muncul sejumlah nama yang disebut karena menekan Miryam S. Haryani, anggota DPR yang menjadi saksi pada saat itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK perihal pemberian keterangan palsu.
Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi (MK), Komisioner KPK saat itu, Laode Muhammad Syarif, sebagai pihak terkait dalam uji aturan hak angket DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang digelar pada Kamis, 29 September 2017 mengungkapkan, Komisi III DPR kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPK pada 18 hingga 19 April 2017.
RDP tersebut membahas mengenai berbagai hal seperti ihwal independensi penyidik, manajemen penyidikan sampai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang berjalan dengan lancar. Tetapi, kata Laode, pada kesimpulan terakhir, Komisi III DPR meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman berita acara pemeriksaan atas nama Miryam S. Haryani.
Komisi III DPR hendak mengetahui tentang penyebutan sejumlah nama anggota dewan. Pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat tersebut menolak. Komisioner KPK menganggap membuka rekaman bukan dalam ranah laporan atau dengar pendapat, tetapi adalah ranah pro justitia. Sehingga KPK tidak bisa menyerahkannya kepada Komisi III DPR.
“Komisi III tetap mendesak, serta menyampaikan akan melakukan angket apabila KPK menolak membuka rekaman tersebut,” terang Laode.
Laode menyebut penggunaan angket oleh DPR terhadap KPK menjadi tidak proporsional dan kehilangan kebijakan rasionalitas. Menurut dia, menjadi bias apabila substansi yang terkait dengan penegakan hukum, apalagi yang berkaitan dengan perkara pidana yang seharusnya diproses dalam area hukum melalui sistem peradilan pidana, kemudian dibawa ke ranah politik.
Kata Laode, penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga independen akan menjadi catatan sejarah penting dalam penegakan hukum dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pihaknya meyakini, jika penggunaan hak angket terhadap KPK tak dihentikan, peristiwa ini akan menjadi gerbang bagi legislatif untuk terus mencampuri kerja penegakan hukum di Tanah Air.
Dikutip dari studi Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi dalam jurnal Integritas, Putusan MK Nomor 36/PUUXV/2017 menolak permohonan untuk menyatakan bahwa KPK bukan sebagai objek hak angket DPR. Artinya, MK memutuskan KPK adalah objek hak angket. Putusan itu berimplikasi bahwa penggunaan hak angket DPR terhadap KPK pada 2017 adalah konstitusional.
Akibat putusan ini, DPR berhasil merecoki aturan internal KPK. Campur tangan parlemen terhadap lembaga independen itu dituangkan dalam laporan yang disampaikan pada 14 Februari 2024. Panitia Angket DPR memberikan rekomendasi dalam empat bidang.
Pertama, rekomendasi dalam aspek kelembagaan, KPK diminta:
• Menyempurnakan struktur organisasi KPK.
• Meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi.
• Membentuk lembaga pengawas independen dari unsur internal dan eksternal KPK.
Kedua, rekomendasi dalam aspek kewenangan, KPK diminta:
• Menjalankan tugas koordinasi serta supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai “counterpartner” yang kondusif dalam pemberantasan korupsi.
• Agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum acara pidana serta perlindungan saksi dan korban dalam penindakan korupsi.
• Melakukan tindakan pencegahan yang sistemik untuk mencegah korupsi terulang kembali.
Ketiga, dalam aspek anggaran, KPK diminta:
• Meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi BPK.
Keempat, dalam aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM), KPK diminta:
• Memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/Kepegawaian.
• Semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi hingga pemberhentian SDM KPK.
Selanjutnya: Hak angket pada kasus putusan MK dan indikasi kecurangan Pemilu 2024
