Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Begini Pasang Surut Partai Demokrat Menyokong SBY Hingga AHY

image-gnews
Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk
Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik bertajuk "Indonesia Maju" di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Dalam pidatonya AHY menyampaikan visi misi Partai Demokrat mulai dari perekonomian, pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY resmi menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN). Presiden Joko Widodo alias Jokowi melantiknya di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. Diketahui, AHY menggantikan Hadi Tjahjono yang kini berganti jabatan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menggantikan Mahfud Md yang mundur pada 31 Januari 2024.

Di hari pertama menjabat, AHY menyatakan  ingin menghadirkan ATR yang humanis. “Yang benar-benar menyentuh masyarakat,” kata AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Rabu sore, 21 Februari 2024.

Terpilihnya AHY sebagai menteri ATR/BPN lahir dari proses konsolidasi panjang yang membuat posisi Partai Demokrat kian mantap di pemerintahan. Partai Demokrat, yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September 2001 awalnya dibentuk dengan tujuan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Calon Presiden. Sejak itu, partai ini telah mengalami berbagai pasang surut dalam perjalanan politiknya di Indonesia.

Partai Demokrat memulai debutnya dalam Pemilu 2004, ketika mereka mendapatkan peringkat ke-5 dalam Pileg dengan total suara 7.45 persen dan 57 kursi di DPR. Susilo Bambang Yudhoyono maju sebagai Capres dengan Jusuf Kalla sebagai Cawapres, dan mereka berhasil memenangkan Pilpres 2004 setelah dua putaran.

Puncak kejayaan Partai Demokrat terjadi pada tahun 2009, di mana mereka memenangkan Pileg dengan meraih 150 kursi atau 26,4 persen di DPR RI. SBY kembali terpilih sebagai Presiden bersama Boediono sebagai Wakil Presiden.

Namun, pada tahun 2013, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, terlibat dalam kasus korupsi yang membuatnya tersandung dan dipecat dari jabatannya. SBY kemudian mengambil alih sebagai Ketum, dan pada 2015, ia terpilih kembali secara aklamasi.

Perjalanan Partai Demokrat kemudian mengalami pasang surut. Pada Pileg 2014, mereka menempati posisi keempat, dan elektabilitas mereka terus menurun hingga Pileg 2019 di mana mereka menempati posisi ketujuh di DPR. Pada tahun 2020, AHY terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat menggantikan SBY.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, pada 2021, Partai Demokrat dihadapkan pada isu internal ketika beberapa kader menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketum. Hal ini memicu ketegangan internal di partai, meskipun DPD Partai Demokrat di berbagai daerah tetap mendukung AHY.

Dalam sebuah buku berjudul Harga Sebuah Pilihan: Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah (2018), Partai Demokrat didirikan dengan strategi membangun organisasi dari atas, yang berpusat pada popularitas tokoh karismatiknya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Kelahiran partai ini secara tidak terbantahkan bertujuan untuk mendukung SBY sebagai calon presiden pada pemilu 2004. Popularitas SBY yang telah mapan di masyarakat lebih dulu menjadi daya tarik daripada popularitas Partai Demokrat. Pembentukan partai ini dilakukan dengan cepat, mengandalkan jaringan dari pendirinya yang terdiri dari kaum akademisi dan pengusaha.

Meskipun berhasil meraih suara yang signifikan pada pemilu 2004 dan menjadi partai pemenang pada pemilu 2009, Partai Demokrat berambisi untuk berkuasa, tetapi mengabaikan pembangunan organisasinya sehingga menjadikan partai tersebut rentan. 

Keunggulan dalam mengelola popularitas tidak mampu memperkuat struktur organisasi partai. Terlalu bergantung pada tokoh SBY, baik untuk meningkatkan elektabilitas maupun mengelola partai, membuat Partai Demokrat terfokus pada satu figur sentral. Oleh karena itu, terpilihnya AHY sebagai Menteri ATR/BPN memberi dampak baru bagi elektabilitas Partai Demokrat.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU | HENDRIK KHOIRUL MUHID
Pilihan editor: Dulu Lantang Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja, AHY Kini Jadi Pembantu Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

18 jam lalu

Desain Bandara VVIP di IKN. Foto: Istimewa
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.


Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

2 hari lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.