Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Hal Tentang Hak Angket DPR Soal Kecurangan Pilpres 2024

image-gnews
Massa menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Peserta aksi yang tergabung ke dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan kantor KPU. Peserta aksi menganggap terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu tahun ini. Mereka juga berpendapat terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu mereka juga menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Massa menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Peserta aksi yang tergabung ke dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan kantor KPU. Peserta aksi menganggap terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu tahun ini. Mereka juga berpendapat terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu mereka juga menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI agar menggunakan hak angket untuk mengusut ihwal dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden 2024.

Usulan hak angket tersebut disampaikan Ganjar dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Jakarta pada Kamis, 15 Februari 2024. 

4 Hal Usulan Ganjar Soal Hak Angket DPR

1. Kecurangan Pilpres 2024 dinilai tak bisa diabaikan

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak bisa diabaikan. Ganjar menyampaikan hal itu di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.

Kepada Tempo, dia menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

Dia mengatakan hak angket bertujuan mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut.

2. Kritik Ganjar pada KPU yang hanya minta maaf

Ganjar mengkritik sikap KPU yang hanya minta maaf ketika terjadi kesalahan input data di aplikasi Sirekap, menyebut bahwa sistem Pemilu yang berjalan sekarang tidak baik dan membahayakan.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Februari 2024.

3. DPR didorong segera melakukan sidang dan pemanggilan KPU dan Bawaslu

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus ditanggapi serius oleh DPR. Dia mendorong para anggota Dewan untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban.

Mahasiswa di sejumlah kampus tengah menggagas demonstrasi yang lebih besar, pekan depan.

Ganjar meminta Komisi II DPR segera memanggil KPU dan Bawaslu ihwal polemik dugaan kecurangan Pemilu dan aplikasi Sirekap. Menurutnya, parlemen harus melakukan fungsi kontrol dalam persoalan ini dan tidak boleh diam.

4. Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Jokowi mengaku tak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut. Namun Jokowi tak menjawab lebih lanjut saat ditanya bagaimana jika hak angket ini dapat memengaruhi pasangan calon yang dianggap curang.

KAKAK INDRA PURNAMA | ADIL AL HASAN | ANANDA BINTANG  I ANANDA RIDHO SULISTYA | DANIEL FAJRI
Pilihan editor: PKS Kaji Kemungkinan Penggunaan Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

2 hari lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

Indeks S&P 500 e-mini naik sedikit pada hari Minggu malam, 21 Juli 2024, setelah Presiden AS Joe Biden menyatakan menarik diri dari Pilpres 2024


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

4 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

5 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Segini Jumlah Caleg Terpilih yang Sudah Laporkan LHKPN ke KPK

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

5 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

6 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik membuka acara focus group discussion (FGD) tindaklanjut putusan MA nomor 23P/Hum/2024 soal batas minimal usia calon kepala daerah di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Caleg Terpilih Tak Lapor LHKPN Terancam Tak Dilantik, Begini Aturannya

KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.


Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 14 Juli 2024. ANTARA/HO-PKB
Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

Cak Imin menilai Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru.


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

11 hari lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

11 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

11 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.