TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak tampak di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu siang, 21 Februari 2024, saat Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Badan Pertanahan Nasional.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Moeldoko tidak terlihat di barisan para pejabat negara yang hadir. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kemudian terlihat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Moeldoko tidak menjawab pesan singkat yang dikirim Tempo hingga pukul 14.00 WIB, saat ditanya alasannya absen dalam pelantikan pejabat negara hari ini. Saat memberikan keterangan pers, AHY mengatakan ayahnya sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur karena Partai Demokrat kembali masuk pemerintahan.
Dalam keterangannya, Agus yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan komitmen untuk menjalankan tugas di masa sisa pemerintahan Jokowi. Pemerintah Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024.
Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Ini sebuah momentum bersejarah karena Alhamdulilah apa yang kami perjuangan selama ini bisa lebih direalisasikan,” kata Agus ditemui usai pelantikan.
AHY vs Moeldoko
Moeldoko dan AHY berseberangan pada kisruh internal Partai Demokrat. Moeldoko yang merupakan eks Panglima TNI, pernah terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, 5 Maret 2021.
KLB tersebut digagas oleh sejumlah politikus Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY, seperti Marzuki Alie dan Jhoni Allen. Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.
Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Partai tersebut masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu Serentak 2024.
Pilihan Editor: AHY Sebut SBY Bersyukur Demokrat Kembali ke Pemerintahan
