TEMPO.CO, Jakarta - Calon legislator dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Bangkalan, Jawa Timur, mengaku mundur dan ogah berkampanye di pemilihan umum atau Pemilu 2024. Ditemui Tempo di rumahnya, caleg berinisial BA itu menunjukkan tumpukan baliho berukuran 70 sentimeter persegi yang teronggok di bawah ranjang. Ia mengambil satu di antaranya. Baliho yang memampangkan wajah BA dan logo PSI, mawar putih, itu tampak berdebu.
Sebelumnya, pada September 2023, dia nekat menerima lamaran dari kawannya yang menjadi anggota PSI untuk menjadi calon legislator. awalnya BA dijanjikan mendapat bantuan dana kampanye Rp 200 juta. “Duit itu katanya akan cari tiga bulan sebelum pencoblosan,” kata BA, yang bekerja serabutan itu.
Baca juga:
Setelah resmi menjadi calon legislator PSI, BA mengeluarkan duit pribadi untuk membuat alat peraga kampanye. Dia pun bergerak mencari dukungan dari keluarga, kolega, teman sekolah, hingga kepala desa. BA mengklaim telah menghabiskan Rp 25 juta. Dia optimis bisa menghimpun 5.000 suara jika dana dari pengurus PSI cair.
Namun, dana itu tak pernah cair hingga sebulan sebelum 14 Februari 2024. Dia akhirnya mundur sebagai calon legislator di salah satu daerah pemilihan untuk DPRD Bangkalan. BA mengaku tak sanggup membiayai dana kampanye.
"Untung baliho belum disebar dan dipasang, jadi tak terlampau malu," kata BA dikutip dalam Majalah Tempo edisi 19-25 Februari 2024.
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terancam tidak lolos parlemen pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Salah satu masalah mereka adalah tidak ada pembiayaan saksi di daerah untuk mengawal suara di Tempat Pemungutan Suara yang berdampak pada perolehan suara.
Hasil sigi sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Berdasarkan sigi Indikator Politik dan Litbang Kompas, elektabilitas PSi masih 2,81 persen. Sedangkan hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 14.00 menunjukkan perolehan suara PSI 2,62 persen dari hampir separuh suara masuk.
Calon legislator PSI untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada 16 Februari 2024, Guntur Nugroho, mengatakan Dewan Pimpinan Pusat PSI sebenarnya sudah membentuk tim khusus yang turun ke daerah untuk menggalang suara. Tim khusus ini berfokus mencari suara untuk DPR, tapi mereka tidak mendukung caleg DPRD.
Guntur mencontohkan, semula ada informasi bahwa pengurus pusat akan membiayai saksi di setiap TPS, tapi duit itu tidak kunjung cair. Inisiatif justru datang dari para caleg DPRD provinsi yang membayar honor 50 saksi senilai Rp 200 ribu per orang. Mereka diminta membawa suara 10 orang per TPS.
“Instruksinya H-7, kalah cepat dari partai lain,” kata Guntur.
Fenomena serupa terjadi di Jawa Tengah. Seorang petinggi partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, itu menyebut kabar pendanaan sempat membuat para caleg bersemangat saksi. Informasi itu dikuatkan dengan dibukanya pendaftaran saksi secara daring di situs resmi PSI pada akhir Desember 2024. Namun, saat masa pendaftaran, website itu justru tak bisa diakses.
Awal Januari 2024, para calon legislator PSI mendapat kabar bahwa pengurus pusat tak memberikan dana untuk para saksi. Honor saksi ditanggung oleh caleg, dewan pengurus wilayah, dan dewan pengurus daerah. Para calon legislator PSI, kata sumber yang sama, kecewa. Dampaknya suara mereka bisa dicolong caleg lain karena ketiadaan saksi.
Janji pendanaan yang dibatalkan ini membuat para calon legislatof PSI kocar-kacir. Guntur Nugroho menyebut banyak caleg yang sudah tiarap sebelum hari pencoblosan. Ia dan beberapa caleg lain memutuskan tetap melanjutkan kampanye. “Kami tampil dengan kekuatan seadanya,” kata Guntur.
Majalah Tempo berupaya meminta tanggapan dari sejumlah pengurus PSI soal dana yang dijanjikan untuk para calon legislator. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Wakil Ketua DPP PSI Andy Budiman, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan juru bicara PSI, Sigit Nugroho, tak merespons pesan dan panggilan Tempo.
Baca laporan lengkap Majalah Tempo di sini.
ADIL AL HASAN | MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: Tanggapan Gibran, Mahfud hingga Pimpinan Parpol soal Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh
