TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membantah penyaluran bantuan sosial atau bansos pemerintah akhir-akhir menyebabkan harga beras naik. Menurut Jokowi, penyaluran bantuan tidak memiliki kaitan sama sekali dengan tingginya harga beras.
“Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada ada hubungannya sama sekali harga,” kata Jokowi di Pasar Induk Ciipinang, Jakarta seperti disiarkan keterangan video Sekretariat Presiden pada Kamis, 15 Februari 2024.
Jokowi mengatakan penyaluran bantuan sosial justru telah membantu pengendalian harga beras. Jika tidak ada pengendalian, kata Jokowi, harga beras justru akan melompat. “Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga agar tidak naik,” ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim kebijakan tersebut sesuai dengan rumus penawaran dan permintaan. Menurut Jokowi, jika suplai bisa diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga terkendali. “Ini rumus supply dan demand,” ujar Jokowi.
Adapun harga beras saat ini sudah melambung di atas harga eceran tertinggi (HET). "Hari ini yang medium itu sudah tembus di Rp 13.500 per kilogram, dan yang premium sudah cukup tinggi memang di atas Rp 18.000 per kilogram," kata Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi Reynaldi Sarijowan kepada Tempo, Kamis, 16 Februari 2024.
Reynaldi mengatakan harga beras sebenarnya sudah di atas HET sejak memasuki awal tahun ini. Bahkan pasca berakhirnya musim kemarau 2023, kata dia, harga beras sudah melebihi HET.
Sebelumnya, kebijakan penyaluran bansos Presiden Jokowi sempat menuai kritik. Di antaranya dalam film dokumentar Dirty Vote yang mengungkap soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Film itu menceritakan kisah Presiden Joko Widodo, yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.
Dalam film tersebut, Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengkritik berbagai jenis Bansos yang disalurkan pemerintahan menjelang Pemilu. Dia menjelaskan, setiap tahun Pemilu alokasi dana Bansos selalu meningkat. Baik itu pada Pemilu 2014, Pemilu 2019, maupun Pemilu 2024.
Menjelang Pemilu 2024, berbagai Bansos kembali dikucurkan. Kali ini lebih gencar sekaligus dengan nilai jumbo. Bahkan melebihi nilai Bansos yang diberikan ke masyarakat saat Pandemi Covid-19.
Pada bulan Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun. Bansos tersebut dibagi dalam berbagai jenis dan kategori, mulai dari PKH, bantuan beras, BNPT, PIP, hingga BLT El Nino atau yang kini disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Pilihan Editor: Kata Ganjar Pranowo jika Kalah Pilpres 2024: Akan Kembali ke Rakyat
SULTAN ABDURRAHMAN | AMELIA RAHIMA SARI
