TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian debat calon presiden dan calon wakil presiden atau debat capres cawapres dalam agenda Pemilu 2024 telah, Ahad 4 Februari 2023. Rentetan debat para kandidat ini dilaksanakan selama lima kali sepanjang masa kampanye. Regulasinya, debat capres tiga kali dan debat cawapres dua kali.
Lantas seperti apa hal-hal menarik dalam debat capres cawapres Pemilu 2024 dari debat pertama hingga terakhir?
Agenda debat capres cawapres digelar perdana pada 12 Desember 2023 menyajikan adu gagasan antar capres. Kemudian dilanjut debat antar cawapres pada 22 Desember 2023. Debat ketiga digelar pada 7 Januari 2024 mempertemukan para capres lagi. Lalu, pada 21 Januari, para cawapres kembali berdebat untuk kali kedua dalam debat keempat. Terakhir, debat penutup antar capres digelar tadi malam.
Berikut rangkuman hal menarik dalam debat capres-cawapres dari awal hingga akhir.
1. Hal menarik dalam debat capres pertama
Debat pertama 12 Desember 2023 membicarakan isu hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Salah satu yang menarik dalam debat capres pertama adalah kala capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memancing sikap capres nomor urut 1 Anies Baswedan atas pemindahan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan.
Dalam kesempatan pertamanya, Ganjar langsung melemparkan pertanyaan panas tersebut kepada Anies. Anies dalam kesempatan menjawabnya kembali menunjukkan sinyal penolakan terhadap IKN Nusantara. Menurutnya, apabila ada masalah di Jakarta, harusnya diselesaikan dan bukan malah ditinggalkan. Ganjar pun menyimpulkan Anies menolak IKN Nusantara dilanjutkan.
Masalah Hak Asasi Manusia atau HAM berat juga diutarakan dalam debat pertama. Dalam segmen tanya jawab, Ganjar bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, ihwal membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ganjar menanyakan apakah Prabowo bisa membantu menemukan kubur para korban yang hilang agar keluarga bisa berziarah.
“Masalah ini justru ditangani oleh wakil presiden Anda (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD- kini sudah mengundurkan diri), jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Setiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.
Menteri Pertahanan itu mengaku dirinya adalah sebagai sosok keras pembela HAM. Prabowo juga mengklaim para tahanan polisi yang dulu katanya diculik olehnya, kini justru ada di pihaknya. Hal ini membuktikan masalah pelanggaran HAM yang ditudingkan kepadanya hanya gorengan politik semata. Ketua Umum Gerindra ini juga meminta agar masalah HAM jangan dipolitisasi.
“Saya sangat keras membela HAM. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol [tahanan politik] yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar,” kata Prabowo.
Prabowo juga menjadi sasaran Anies dan Ganjar ketika menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Prabowo mengatakan bahwa aturan terbaru yang dikeluarkan MK jelas adanya. Meski Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik, Prabowo mengaku dia dan tim hukumnya tidak menemukan adanya masalah.
“Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham. Sudahlah... Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami,” ucapnya.
Dalam kesempatannya, Prabowo lalu melayangkan pertanyaan kepada Anies soal penanganan polusi udara dengan anggaran sebesar Rp 58 triliun. Menjawab pertanyaan tersebut, Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan polusi udara di Jakarta bersumber dari PLTU di luar kota. Sehingga, kata dia, polusi di Jakarta tidak konsisten. Anies berseloroh angin tidak mempunyai KTP dan polusi mengikuti arah angin.
“Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya,” kata Anies.
Merespons hal itu, Prabowo mengatakan angin seharusnya tak bisa disalahkan. Dia menanyakan Anies soal langkah apa yang dilakukan dalam penanganan polusi dengan anggaran sebesar itu. Kata Prabowo, bila menyalahkan fenomena alam, seperti angin dan hujan, sebaiknya tidak ada pemerintahan. “Jadi saya kira gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu,” sindir Prabowo.
Selanjutnya: Debat capres cawapres selanjutnya memanas
