TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh sejumlah kampus atas kepemimpinannya. Jokowi mengatakan itu merupakan hak demokrasi setiap orang. “Setiap orang boleh berbicara. Berpendapat, silakan,” kata Jokowi saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, usai menghadiri Kongres Gerakan Pemuda Ansor pada Jumat, 2 Februari 2024.
Beberapa sivitas akademika kampus, di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), menyuarakan petisi berupa kritik terhadap Pemerintahan Jokowi. Dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan petisi atas keprihatinan yang mendalam atas tindakan penyimpangan dari prinsip demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi sejumlah penyelenggara negara di berbagai lapisan.
Penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan pada petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
Lewat Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah nyata menyikapi gejolak politik dalam Pemilu 2024.
Begitu juga dengan para sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII. Mereka berkumpul menyuarakan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Pernyataan sikap sivitas akademika UII yang diberi judul Indonesia Darurat Kenegarawanan dipimpin dan dibacakan langsung Rektor UII Fathul.
“Ada gejala sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pudar,” kata Fathul yang berdiri dengan berlatar para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni UII. Mereka memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne UII. Jokowi diminta untuk tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 nanti.
UII juga menyinggung perkembangan politik nasional yang dianggap hanya terdapat penyalahgunaan kewenangan tanpa adanya urat malu dan menjadikan kekuasaan hanya kepentingan sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. "Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujar Fathul.
HENDRIK KHOIRUL MUHID I PITO AGUSTIN RUDIANA I ANTARA
Pilihan Editor: UII Kritik Sikap Kenegarawanan Jokowi yang Pudar
