Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budiman Sudjatmiko dan Prabowo Subianto Seteru Masa Lalu, Apa Sebab Sekutu Kemudian?

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kanan) berpose sambil mengepalkan tangan usai menghadiri deklrasi Gerakan PraBu di Gedung Marina, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Kegiatan yang dihadiri ribuan relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (PraBu) se-Jateng tersebut untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Budiman Sudjatmiko mantan aktivis 98 kini berada di Koalisi Indonesia Maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Berikut beberapa peristiwa yang melibatkan Budiman dengan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02.

Berikut perjalanan Budiman dan Prabowo yang sebelumnya seteru, tak ada yang menyangka sebelumnya, keduanya bisa bersekutu kemudian.

1. Budiman Salah Seorang Pendiri PRD

Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Saat itu, Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu. Dia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kerusuhan tersebut. Atas tuduhan tersebut, Budiman divonis pidana 13 tahun penjara. 

Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru.

Diketahui bahwa dalam periode pemerintahan Orde Baru, Prabowo sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus TNI AD. Ia juga diduga terlibat dalam serangkaian peristiwa penculikan aktivis 1998. 

2. Budiman Bergabung dengan PDIP dan Menjadi Anggota DPR RI

Pada akhir 2004, Budiman memutuskan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, sebuah organisasi sayap partai.  Pada periode 2009 hingga 2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. 

Budiman percaya, titik awal perjuangan untuk rakyat adalah dengan turun ke jalan. Namun perspektif itu berubah. Berjuang untuk rakyat, menurut dia, bisa melalui jalur sebagai politikus.

Kala itu, dia duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa atau UU Desa pada 2009. Pada Pilpres 20014 hingga 2019, Budiman mendukung Joko Widodo alias Jokowi, presiden yang diusung oleh partainya tersebut. 

3. Pilpres 2024 Bersama Prabowo Subianto
Budiman secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 dalam acara deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang, Jumat, 18 Agustus 2023. Saat itu, Budiman mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

"Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang," kata Budiman.

Budiman mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah berpesan kepada Prabowo agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi Presiden RI di 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Budiman Dipecat PDIP 
Lantaran deklarasinya tersebut, Budiman menuai kecaman dari rekan satu partainya. Pasalnya, PDIP saat itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya akan memutuskan hukuman secepatnya. Menurut Hasto, hanya ada dua pilihan untuk Budiman, dipecat atau mundur dari PDIP.

Budiman sempat menjawab soal dua opsi itu. Dia menyatakan tak akan mundur dari PDIP dan berharap tidak dipecat. Dia pun sempat menjelaskan alasannya kenapa memberikan dukungan kepada Prabowo dan tak mau mundur.

Mantan aktivis 98 itu juga sempat meminta agar PDIP memberikannya kesempatan untuk menjelaskan alasan dukungannya itu. Akan tetapi, PDIP tampaknya tak memberikan kesempatan itu kepada Budiman dan memilih langsung memecatnya.

Pada Kamis, 24 Agustus 2023, Budiman mengungkapkan telah menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP. Pemecatan itu merupakan buntut dari langkah Budiman memberikan dukungan kepada Prabowo.

“Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," kata Budiman melalui pesan WhatsApp kepada Tempo pada Kamis malam, 24 Agustus 2023.

5. Alasan Mendukung Prabowo
Budiman mengaku butuh waktu lama untuk menunggu PDIP menjawab tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia sebelum memutuskan mendukung Prabowo-Gibran. Menurut Budiman, dirinya menunggu sejak pandemi covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan Revolusi Teknologi untuk menentukan dukungan kepada calon presiden dalam Pilpres 2024. 

“Partai yang saya ikuti 19 tahun, yang kampanyenya sudah saya ikuti sejak kelas 6 SD, PDIP, saya berharap tadinya partai saya akan menjawab pergeseran geopolitik, pergeseran geostrategi, pergeseran geoekonomi, toh ini juga akan melanjutkan, ternyata gagal mengambil kesempatan sejarah,” kata Budiman Sudjatmiko dalam diskusi Spirit Perjuangan Pilpres Sekali Putaran di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis, 4 Januari 2024. 

Menurut Budiman, pihaknya bisa mentoleransi kalau Indonesia melambat, tetapi tidak jika berhenti. “Tapi saya tidak bisa tolerir ketika dalam perjalanan berhenti. Ini akan kehilangan momentum,” kata Budiman. 

Budiman juga bercerita pernah berdiskusi dengan koleganya di PRD, Raharjo Waluyo Jati pada tiga tahun lalu soal agenda reformasi yang dia usung. Menurut Budiman, setiap ada pemilihan umum atau Pemilu agenda reformasi yang dia perjuangan bersama koleganya selalu dibahas. Namun, pihaknya merasa kurang dilibatkan. 

“Kita berdarah, kita diculik, karena kita punya cita-cita masa depan. Nah sekarang ketika setelah demokrasi setiap lima tahun bangsa ini lagi ngomongin masa depan. Padahal kita yang sudah mikirkan masa depan sebelum orang itu mikir masa depan, tidak pernah diajak ngomongin masa depan. Kisah kita saja tentang masa lalu yang selalu menjadi omongan. ayo, Bung, suatu saat kamu ngomong,” kata Budiman menirukan pesan Raharjo.

Kini Budiman menjabat sebagai Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan selalu berada di belakang Prabowo selama beberapa kali debat capres-cawapres lalu. 

MICHELLE GABRIELA  | RIRI RAHAYU | MOH KHORY ALFARIZI | HENDRIK KHOIRUL MUHID | FAJAR PEBRIANTO | HAN REVANDA PUTRA | NUR KHASANAH APRILIANI | ADIL AL HASAN 

Pilihan Editor: Respons Para Aktivis Soal Manuver Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Subianti, Politik Deterjen?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

1 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

2 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

10 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

10 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.


Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

11 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.


Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

12 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat


Aksi Kamisan ke-815 Peringati 26 Tahun Tragedi Trisakti, Aktivis Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

12 jam lalu

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan memperingati 26 Tahun Tragedi Mei 1998 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 16 Mei 2024. Pada bulan Mei 1998, telah terjadi peristiwa yang menoreh kepeliaun terhadap perjalanan bangsa ini, dimana peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998. Pada peristiwa kerusuhan tersebut yang berkaitan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta Barat hingga mereka meninggal dunia, berdasarkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), ada sekitar 1.000 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, terjadi penjarahan toko, belasan orang hilang, dan terjadi juga pemerkosaan terhadap perempuan. TEMPO/Subekti.
Aksi Kamisan ke-815 Peringati 26 Tahun Tragedi Trisakti, Aktivis Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Aksi Kamisan ke-815 kembali digelar untuk memperingati 26 tahun Tragedi Trisakti dan Reformasi.


Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

13 jam lalu

Ketua Desk Pilkada DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso, didampingi jajaran Gerindra Kota Semarang berfoto bersama dengan pengusaha Dewi Susilo Budiharjo, di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.


Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

13 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).