TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ikrar menyebut sebagai pemimpin, Presiden Jokowi telah ingkar janji yang berdampak pada pelaksanaan Pilpres tidak adil.
“Sebagai pemimpin Jokowi telah ingkar janji, akibatnya pelaksanaan Pilpres 2024 menjadi tidak fair,” kata Ikrar dalam siniar Satu Visi Utama, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Januari 2024.
Ikrar menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak merupakan upaya pemanfaatan sumber kekuasaan untuk memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Sejak putusan MK, insting saya dalam gerakan demokratisasi Indonesia memuncak kembali, dan saya mulai berbicara keras, meskipun pada awalnya cukup berhati-hati. Tapi, menurut saya sekarang tidak perlu hati-hati lagi,” kata Ikrar.
Seperti diketahui, netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 menjadi pembicaraan orang ramai. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye. Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi menilai pejabat publik itu juga sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, keduanya wajar memihak dalam Pilpres. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menanggapi itu, Ikrar menyebut gelaran Pilpres sesungguhnya adalah adalah pertarungan antara Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran dengan para aktivis dan masyarakat sipil. Menurut dia, upaya membangun politik dinasti mesti digagalkan.
Tak hanya itu, Ikrar menilai Presiden Jokowi telah mengingkari janjinya karena pada beberapa waktu lalu bekas Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pihaknya akan netral pada Pemilu 2024. “Pemilu saat ini tidak seimbang karena salah satu paslon menggunakan kekuasaan dan dua paslon lainnya tidak,” kata Ikrar.
Diketahui, pada Pilpres 2024 ini ada tiga pasangan yang mengikuti kontestasi lima tahunan itu. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pilihan Editor: Soal Presiden Boleh Kampanye, Mahfud Md: Pengadilan Rakyat di 14 Februari
