TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan presiden boleh ikut berkampanye dan juga memihak dalam pemilu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut Jokowi, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Ini bukan pertama kalinya Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh memihak dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi juga pernah menegaskan dirinya tidak akan bersikap netral dalam pilpres.
Akan tetapi, di lain kesempatan, Jokowi menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral. Berikut adalah perjalanan pernyataan Jokowi soal netralitas ASN hingga presiden boleh berpihak.
Jokowi Cawe-cawe dalam Pilpres 2024
Pada Mei 2023 lalu, Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Ia mengklaim langkah itu diambil demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia pun mengklaim aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.
“Saya tidak sekasar itu dan saya tahu berpolitik yang baik,” kata Jokowi yang hadir pada saat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres), 21 April lalu.
Jokowi Ancam Pecat ASN yang Tidak Netral
Meski terang-terangan mengaku tidak akan netral, namun di sisi lain Jokowi menekankan agar ASN menjaga netralitasnya. Bahkan Jokowi mengingatkan ASN untuk tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
"Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak," kata Jokowi saat mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin siang, 30 Oktober 2023.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi menegaskan dirinya tidak akan segan menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot jabatan Pj kepala daerah atau ASN apabila mereka terbukti tidak netral di tahun politik ini.
“Bapak-ibu semuanya dievaluasi ‘kan setiap tiga bulan? Yang evaluasi Mendagri. Tapi saya, evaluasi saya harian. Begitu bapak-ibu semuanya mereng-mereng (tidak netral), saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” kata Jokowi, lagi.
Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye
Teranyar, Jokowi mengatakan presiden maupun menteri boleh ikut kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, kata dia, jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.
Jokowi pun kembali menegaskan bahwa pilihan untuk melakukan kampanye merupakan hak setiap individu sesuai dengan aturan yang ada.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.
Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi justru bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul.
Sebelumnya, Istana sempat menepis isu Jokowi berpihak di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayan mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.
"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.
RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Jokowi Disebut Terang Benderang Langgar UU hingga Abuse of Power Soal Presiden Boleh Kampanye
