Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akun X Kemenhan Buat Tagar #Prabowo-Gibran, Begini Komentar Anies

image-gnews
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan keterangan ke awak media usai kampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan keterangan ke awak media usai kampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Viral akun X Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membuat cuitan dengan tagar #Prabowo-Gibran, capres nomor urut 1 Anies Baswedan tegaskan presiden sudah bilang harus netral.

Menurut Anies, hal itu sederhana, karena jika ada ASN yang tidak netral maka harus diberi sanksi dan jika tidak diberi sanksi artinya dibolehkan.

"Kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak dikasih sanksi artinya apa, boleh, kita tunggu kena sanksi enggak, umumkan sanksinya, tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," tutur Anies usai kampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin, 22 Januari 2024.

Tunggu ketegasan dari Pemerintah

Ditanya ketika ASN diminta netral, tetapi Menteri BUMN Erick Thohir secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran, Anies pun meminta ketegasan dari pemerintah.

"Makanya, kita sekarang ingin sampaikan yuk tunjukkan dong kalau memang harus netral dan ada yang tidak netral ya dikasih sanksi, rakyat nih menunggu," tegasnya.

Anies pun menganalogikan peraturan verboden, jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tilang, sementara ketika ada larangan masuk tersebut tetapi pengendara tetap melintas dan tidak diberi sanksi akan menimbulkan kekacauan di jalur itu.

"Kalau tidak diberi sanksi artinya apa, boleh, habis itu kacau jalannya, kenapa kacau, semua melanggar verboden, begitu satu pelanggaran dibiarkan maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," kata Anies.

Ditanyakan pandangannya terkait penindakan sejauh ini masih lemah, Menteri Pendidikan dan kebudayaan ke-27 ini mengaku masih menunggu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita tunggu karena belum ada pengumuman sanksinya," jawab Anies.

Ditanyakan menteri-menteri yang menjadi timses menteri aktif bekerja sementara kabinet tetap harus berjalan, Anies menyebut pertanyaan tersebut seharusnya ditanyakan kepada atasan mereka.

"Justru pertanyaan saya adalah apakah perintah presiden tidak ditaati, ada yang berani tak perintah presiden, presiden bilang harus netral bukan, ada yang berani menentang perintah itu, kalau ada yang berani apakah presiden diam saja," ujar Anies.

"Kalau presiden sudah bilang harus netral, janganlah melawan presiden, dan kalau ada yang tidak mentaati presiden, beri sanksi pada yang tidak taat," ucap Anies.

RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: Penjelasan TKD soal Lokasi Acara Desak Anies di Yogya Berpindah hingga 3 Kali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

10 menit lalu

Jokowi hadir di PEVS 2024. (Gooto/Rafif Rahedian)
Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

1 jam lalu

Ratusan warga mengantre saat proses evakuasi menggunakan  KRI Kakap-811  di Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu, 1 Mei 2024. TNI Angkatan Laut (lantamal) VIII mengevakuasi sekitar 330 orang yang terdampak erupsi Gunung Ruang dengan menggunakan KRI Kakap-811 menuju Pelabuhan Bitung menyusul meningkatnya aktivitas gunung yang berada pada status Level IV Awas. ANTARA/Andri Saputra
Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.


Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

1 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.


AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Projo Banten Dorong Program Calon Kepala Daerah Searah dengan Program Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Sekjen DPP Projo Handoko, Bendahara Umum  Projo Panel Barus dan Ketua Projo Banten Zulhamedy. Dok Istimewa
Projo Banten Dorong Program Calon Kepala Daerah Searah dengan Program Prabowo-Gibran

Projo Banten berharap program-program Prabowo-Gibran dapat berjalan dan searah dengan program kepala daerah.


Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

4 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jumat 3 Mei 2024. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi


Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

4 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo


PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.