Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Todung Mulya Lubis Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Pengacara Senior Pernah Jadi Dubes Norwegia dan Islandia

image-gnews
Todung Mulya Lubis. ANTARA/Andika Wahyu
Todung Mulya Lubis. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pengacara senior Todung Mulya Lubis kini menjadi Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Selain itu, ia juga merangkap sebagai Kuasa Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

Saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas  sebut bansos dari Jokowi, Todung Mulya Lubis termasuk yang bersuara keras. Ia merespons pernyataan Zulhas yang menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Todung mendengar pidato Zulhas meminta masyarakat untuk memilih putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. 

"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," kata Todung.

Ia pun mengkritik keras tindakan penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud MD di Boyolali. Todung Mulya Lubis mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan. 

"Kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI (Jenderal TNI Agus Subiyanto) untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini," katanya.

Berikut profil Todung Mulya Lubis

Todung Mulya Lubis lahir di Muara Botung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia lahir pada 4 Juli 1949 atau sekitar empat tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Dilansir dari tokoh.id, namanya memiliki nama khusus. Todung memiliki arti payung yang berarti melindungi dan Mulya berarti mulia. 

Todung adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Pada 1969, Todung merantau ke Jakarta dan masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada 1974.  Ketika kuliah, Todung muda memilih kerja paruh waktu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tanpa dibayar atau pro bono. 

Dilansir dari lsmlaw.co.id, Todung kemudian mengikuti kursus hukum di Institute of American and International Law di Dallas pada tahun 1977. Todung Mulya Lubis mendapatkan gelar master (LL.M) dari University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan dari Harvard University pada tahun 1987. Ia juga memegang gelar Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley pada tahun 1990.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sela-sela kesibukan pendidikan dan kariernya, Todung menikah dengan  Damiyati Soendoro pada 1983 dan dikaruniai beberapa anak. Dilansir dari oceanjusticeinitiative.org, pada 1991 Todung mendirikan the Law Office of Mulya Lubis and Partners yang sekarang lebih dikenal dengan nama Lubis Santosa and Maulana Law Offices. 

Dikutip dari lsmlaw.co.id, Todung aktif terlibat dalam semua praktik korporat dan komersial, serta pekerjaan penyelesaian sengketa di firma tersebut. Ia memimpin kelompok praktik korporat dan komersial dalam transaksi besar.

Selain itu, ia secara intensif terlibat dan memimpin kelompok praktik penyelesaian sengketa di firma tersebut dalam litigasi berprofil tinggi. Todung telah dikenal dalam Chambers Global sebagai "advokat yang paling efektif di Indonesia" dan "seorang penggerak kebijakan yang tak ternilai dengan profil luar biasa dan pengaruh besar".

Selain itu, Todung juga terdaftar dalam The International Who's Who of Business Lawyers sebagai pengacara terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Edisi Asia Pacific Legal 500 - 2006/2007 juga menobatkan Todung Mulya Lubis sebagai individu terkemuka dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Todung adalah anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan International Bar Association (IBA). Ia juga merupakan Penerima dan Administrator berlisensi serta Konsultan Paten Terdaftar (Registered Patent Consultant). Ia juga menjadi arbitrator panel Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan International Chambers of Commerce (ICC) Paris.

Selain kerja-kerja profesional di bidang praktik hukum, Todung adalah dosen di beberapa universitas di Indonesia. Ia mengajar mata pelajaran hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Ia juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai lokakarya, seminar, atau konferensi di dalam dan luar negeri di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pada 2018, Todung Mulya Lubis ditunjuk Jokowi sebagai Duta Besar atau Dubes Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Kini, Todung tergabung dalam TPN Ganjar-Mahfud sebagai deputi. 

Pilihan Editor: Dinilai Lamban Tanggapi Laporan Pelanggaran Pemilu, Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Datangi Bawaslu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

10 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Sejumlah Kasus Kematian di Kampus Akibat Penganiayaan, Terakhir Taruna di STIP Jakarta

11 jam lalu

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menghadirkan pelaku pembunuhan taruna STIP Marunda, Jakarta Utara, berinisial TRS dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution
Sejumlah Kasus Kematian di Kampus Akibat Penganiayaan, Terakhir Taruna di STIP Jakarta

Mahasiswa STIP Jakarta bernama Putu Satria Rastika dinyatakan meninggal setelah dianiaya seniornya. Ini bukan kejadian pertama kematian di kampus.


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

12 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

14 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating