TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang muncul belakangan ini. Luhut mengatakan wacana pemakzulan Jokowi ini sebagai keributan politik yang tidak perlu.
“Apa sih yang mau dimakzulkan? Itu nggak ngerti saya, dan saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong,” kata Luhut dikutip dari keterangan video yang dibagikan melalui Instagram resminya pada Rabu, 17 Januari 2024.
Luhut menyinggung ada sosok pejabat yang turut berkomentar soal isu pemakzulan itu. ”Itu kan nggak bener, apa sih,” katanya. Menurutnya faktor untuk dapat dilaksanakannya pemakzulan sangat banyak. Ia ragu itu dapat terlaksana jelang pemilihan umum 2024.
“Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang nggak perlu menurut saya," ucap Luhut.
Isu pemakzulan Jokowi belakangan mencuat setelah sekelompok orang yang menamakan Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di kantornya pada Selasa, 9 Januari 2024. Mereka melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tuntutan pemakzulan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam MK dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Usai bertemu Petisi 100 di kantor Menkopolhukam pada Selasa lalu, Mahfud Md. menjelaskan bahwa urusan pemakzulan presiden bukan diproses oleh Menkopolhukam.
"Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menkopolhukam," kata Mahfud Md yang saat ini cawapres Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menerima aspirasi Pemakzulan Presiden. Namun ia menyoroti, dalam pemakzulan harus ada bukti bahwa presiden memang melanggar hukum.
“Aspirasi itu boleh saja disampaikan. Namun apa urgensinya? namanya aspirasi, ya kami terima,” kata Puan, yang juga ketua DPP PDIP, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 Januari 2024.
Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak mempermasalahkan aspirasi soal pemakzulan presiden selama itu disampaikan dengan cara konstitusional. Namun Istana mengingatkan ada pihak yang mengambil kesempatan menjelang pemilu 2024.
“Beliau tidak terlalu terganggu ya dengan wacana ini, karena beliau tetap bekerja seperti biasanya. Karena tugas pemerintahan semakin berat, terutama 2024 ini banyak hal yang harus diselesaikan oleh presiden,” kata Koordinator Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Januari 2024.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Sebut Akan Bicara dengan Maruarar Sirait pada Momen yang Tepat
