TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo temui kelompok perajin mebel di Tempuran, Bulakan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. Dalam persamuhan itu, Ganjar meminta agar para pengusaha furniture itu mulai mengoptimalkan sarana digital untuk memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan daya saing industri mebel nasional.
"Untuk memperluas pasar, pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan acara-acara pameran yang biasa digelar oleh instansi pemerintahan, baik itu pemerintah daerah maupun kementerian," kata Ganjar melalui keterangan resminya, Selasa 26 Desember 2023
“Ada banyak cara, tidak hanya lokasi yang strategis, tapi sudah harus mulai masuk pamerannya ke dunia digital,” tambahnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, penggunaan sarana digital tersebut bisa melalui website-website penting, sehingga pemasarannya bisa tiap hari dan semua orang bisa mengakses. Selain website, Ganjar juga menyarankan memanfaatkan media sosial.
“Kalau tidak website juga akun medsos. Biasanya banyak konsumen, apalagi luar negeri, mereka order berdasarkan desain, dan sekarang hampir semua pembeli ya, biasanya minta desain sesuai keinginan mereka,” kata Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang perajin mebel, Warsino menyampaikan jumlah perajin di Bulakan kurang lebih berjumlah 200 orang, dengan masing-masing perajin punya pekerja 5-10 orang. Produk mebel yang diproduksi yakni meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan lainnya.
Selain mebel, Bulakan juga dikenal dengan masyarakatnya yang mengandalkan pendapatan ekonominya dari beternak dan sebagai perajin batik tulis.
“Kalau nanti terpilih jadi presiden Pak Ganjar, tolong diperhatikan UMKM kayak kami ini,” kata Warsino.
Pengembangan UMKM dan Koperasi menjadi salah satu program prioritas pasangan capres cawapres Ganjar-Mahfud. Pasangan itu memiliki 10 Program Indonesia Berdaya, di dalamnya memuat program Mudah Berusaha, yang fokus pada UMKM dan wirausaha, dengan target 8 juta pengusaha mikro maju.
Program itu dirancang untuk membantu pengembangan dan pembangunan UMKM dan koperasi di Indonesia melalui fasilitas kemudahan berusaha dari segi reformasi regulasi termasuk pelatihan. Program ini memastikan kepastian hukum, modal usaha yang lebih besar dan pelatihan dan bantuan masuk ke pasar ekonomi.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Pemilu 2024, Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Dipakai untuk Kampanye
