INFO NASIONAL - Anggota DPR Anwar Hafid bergerak cepat mendengar kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres 2 Kawatuna, Kawasan Bukit Uwentumbu, Kota Palu, pasca bencana gempa bumi lima tahun lalu. Dinding di beberapa ruang kelas retak-retak dan fasilitas minim.
Selain kondisi bangunan, para siswa banyak yang datang ke sekolah tidak menggunakan alas kaki. Sebagai putera daerah Sulawesi Tengah, Anwar tergerak untuk segera membenahi fasilitas sekolah. Anwar mendapatkan informasi langsung dari pengurus Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Ansharullah Iman Syah.
Anggota Komisi V DPR ini langsung menindaklanjuti dan meneruskan permasalahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Awal Desember 2023, Kementerian membangun dan merenovasi sekolah tersebut.
Pembangunan dan renovasi bangunan SDN Inpres 2 Kawatuna dikerjakan PT Wahana Mitra Kontrindo. Kontraktor melaksanakan pekerjaan rekonstruksi empat ruang kelas belajar, ruang perpustakaan, dan juga toilet. Sedangkan dua ruang kelas dan tiga rumah dinas dilakukan renovasi.
Menurut Anwar, pendidikan sangat penting dan menjadi modal dalam pembangunan. “Termasuk, melalui pendidikan harkat dan martabat diri setiap orang lebih baik, karena pendidikan memberikan nilai-nilai kehormatan dari tindakan setiap orang,” ujarnya.
Pendidikan yang layak mesti didapatkan oleh setiap anak bangsa. Mereka juga harus memiliki kecerdasan untuk beradaptasi, serta senantiasa mampu untuk tetap kontekstual dengan zaman yang mereka hadapi. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab utama yang harus dipastikan oleh negara dan pemerintah dari pusat sampai daerah.
Bangun Sinergi dan Konektivitas
Tak hanya ikut memperjuangkan perbaikan pembangunan sekolah dan mencerdaskan bangsa, Anwar juga berperan pada pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Salah satunya masuknya Kabupaten Banggai dalam daftar daerah, yang mendapatkan alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023. Sebelumnya, Kab. Banggai tidak termasuk dalam daftar itu.
Hal itu dikarenakan fiskal Kab. Banggai dinilai cukup tinggi dan kemantapan jalan di kabupaten ini sudah di atas 65 persen. Namun, setelah diupdate, dikoreksi, dan direvisi kemantapan jalan di Kab. Banggai “menyusut” hingga turun di bawah 65 persen, begitupun dengan fiskal daerah.
Sesungguhnya, kata Anwar, masih banyak jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di beberapa wilayah Indonesia belum maksimal penanganannya. “Contoh di Sulteng, jalan nasional masih ada yang lebarnya 3 – 4 meter.”
Salah satu wilayah yang memiliki jalan sempit yaitu Bunta di Kabupaten Banggai. Wilayah ini memiliki keterbatasan infrastruktur jalan raya yang mempengaruhi aspek transportasi dan aksesibilitas. Padahal, wilayah ini menjadi andalan para petani yang mengolah tanah untuk menanam padi, kakao, nilam, dan jagung.
Lebar jalan Bunta hanya 3,5 meter. Dengan ruas jalan yang sempit ini cukup sulit bagi masyarakat untuk berpergian. Para petani pun mengalami kesulitan untuk mengangkut hasil pertanian.
Pada 2022, pemerintah daerah berinisiatif memperlebar jalan menjadi lima meter sejauh empat kilometer menggunakan APBD. Pemerintah daerah dan juga Anwar Hafid sebagai legislator kemudian mengajukan surat usulan terkait pengembangan infrastruktur jalan ini pada April 2023.
Berkat andil Anwar untuk kemajuan Sulteng, Kementerian PUPR lantas mengalokasikan anggaran peningkatan jalan Bunta-Sp.F dan peningkatan Jalanan Balantak- Bonebakal yang berada di Kab. Banggai. Total pagu anggaran untuk kedua peningkatan ruas jalan ini sebesar Rp 63,4 miliar, tepatnya Rp 63.481.778.000.
Dalam Rencana Umum Pengadaan Kementerian PUPR yang dilihat satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan peningkatan jalan Bunta-Sp.F dengan pagu anggaran Rp 24.769.784.000. Sementara peningkatan Jalan Balantak-Bonebakal dianggarkan dengan pagu Rp38.711.994.000.
Proyek pelebaran Program IJD pun dilanjutkan sepanjang 15.9 kilometer, ditargetkan akhir Desember 2023 jalan tersebut selesai. Alat transportasi pun dapat melintas di sini.
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah menurut Anwar sangat penting. Hal ini dikarenakan Inpres tersebut merupakan solusi percepat penanganan masalah jalan daerah yang tidak dapat ditangani pemerintah setempat.
Berdasarkan Inpres tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah menargetkan penanganan 14 ruas jalan daerah rampung di tahun anggaran 2023. Adapun penanganan ruas jalan daerah di Sulawesi Tengah itu, di antaranya: Tahap 1 peningkatan Jalan Bunta-Sp.F dan Jalan Balantak-Bonebobakal, kabupateng Banggai; peningkatan di Halan Kota Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan; peningkatan di Jalan Panilan Jaya-Jatimulya di Kabupaten Buol; rekonstruksi Jalan Panilan Jaya-Jatimulya di Kabupaten Buol; rekonstruksi jalan dalam desa Makarti Jaya, Jalan Fatufia-Bahomakmur dan Jalan Keurea-Bahomakmur di Kabupaten Morowali; peningkatan jalan Panca Makmur-Bencue di Kabupaten Morut.
Terdapat juga peningkatan Jalan Pinedapa-Padalembara, Jalan Sangira-Trans Lena-Uelincu di Kabupaten Poso; peningkatan Jalan Lingkar Luar Sibalaya di Kabupaten Sigi; peningkatan Jalan Ruas Marowo-Bongka Makmur di Kabupaten Tojo Una-Una.
Anwar mengatakan, saat mengemban tugas menjadi Bupati Morowali tahun 2007 – 2012, 2013 -2018, dia memulai pembangunan infrastruktur dengan berfokus pada pembangunan jalan. “Mengapa jalan raya? Karena pembangunan jalan sama artinya menciptakan akses bagi publik untuk saling terhubung sekaligus mempercepat laju produktivitas masyarakat.”
Menurutnya jangan berharap ekonomi masyarakat bisa bergerak bila akses bagi pergerakan orang dan barang yakni jalan raya tidak tersedia. Melalui sarana transportasi jalan, konektivitas antar wilayah serta mobilitas orang dan barang akan terjalin.
Terpenting adalah menciptakan rasa keadilan di Tengah masyarakat. “Dengan kehadiran infrastruktur jalan, masyarakat dapat merasakan secara langsung kehadiran negara.”
Selama menjadi legislator sejak 2019 hingga kini, masih banyak upaya-upaya Anwar Hafid dalam ikut serta memaksimalkan pembangunan agar merata. Bahkan, atas komitmennya itu, Anwar didapuk sebagai Legislator Peduli Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pemilihan dalam ajang Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Award 2023 pada Oktober lalu.
Anwar meyakini, selama tidak mampu bersinergi dengan baik antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat maka akan sulit melakukan percepatan pembangunan dan pencapaian asas pemerataan yang menjadi tujuan dari era otonomi daerah. “Kita membutuhkan sinergi politik para negarawan. Mereka yang tidak sekadar berpikir dan bertindak atas dasar kepentingan politik kelompok dan partai saja, namun mereka yang berpikir dan bertindak atas dasar kepentingan masyarakat secara luas.”
Sinergi, kata dia, menjadi kata kunci dan utama dalam pengelolaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan segala agenda yang telah direncanakan. Sinergi yang dimaksud adalah lahirnya sebuah relasi yang menghasilkan keseimbangan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
Relasi politik antara aktor lokal dan nasional, menurut dia, tidak bisa dinafikkan sebagai faktor penentu bagi kemajuan daerah. “Tak bisa dipungkiri, faktor politik banyak berpengaruh pada kebijakan pemerintahan.” Oleh karena itu, lanjut dia, sinergi horizontal antara pemimpin pusat dan daerah menjadi hal yang penting bagi pembangunan daerah.
Sinergi dapat tercipta jika ada kepercayaan, komunikasi yang efektif, feed back yang cepat, dan kreativitas sehingga bisa melahirkan hasil maksimal. “Tentu tidak mudah untuk sampai titik ini, karena kedua belah pihak harus mampu meninggalkan ego masing-masing.”
Ego ke-Indonesia, lanjut dia, harus lebih dikedepankan daripada hanya sekadar ego pemerintah pusat dan daerah.(*)
