TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan membagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga hingga Juni 2024. Jokowi mengatakan bansos itu dapat dibagikan, dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.
Presiden mengungkap ini saat mengunjungi Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis, 14 Desember 2024. Lawatan presiden ke Malang adalah untuk mengecek ketersediaan beras serta membagikan bansos atau bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
“Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni, APBN-nya cukup, kita lanjutkan lagi,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers dan Media Istana.
Kebijakan bansos CBP ini akan berjalan sampai Maret 2024. Selain membagikan bansos pangan, pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga Desember.
Dalam kunjungan tersebut, presiden memastikan, bagi masyarakat yang belum menerima akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.
“Ada yang sudah ada yang belum karena memang ini masih baru minggu-minggu ini baru proses keluar, tolong dicek ada yang lewat kantor pos ada yang lewat bank,” katanya.
Bansos sebagai kebijakan populis
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyoroti salah satu upaya Jokowi mempertahankan kepuasan publiknya adalah dengan cara membagikan bansos.
“Bansos itu penting bagi politikus dan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik,” kata Ujang saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 12 Desember 2023.
Menurut Survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini masih tinggi. Berdasarkan survei pada Desember 2023, 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Sementara 26,5 persen bagian responden yang menyatakan tidak puas.
Anies Baswedan kritik bansos
Sebelumnya, kebijakan bansos pemerintah mendapatkan kritikan dari calon presiden yang diusung Koalis Perubahan, Anies Baswedan. Dia menilai bansos tidak menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.
Dia mencontohkan para petani yang disebut memiliki pendapatan tidak mencukupi. Menurut Anies Baswedan, para petani tersebut mendapatkan pendapatan yang rendah karena tata niaga produk pertanian yang tak baik. Alih-alih memperbaiki tata niaga, menurut dia, pemerintahan Presiden Jokowi justru membagikan bansos.
"Kalau mereka ikut dalam pasar maka kita membereskan masalah kemiskinan bukan lewat bansos," kata Anies dalam dialog di acara Apindo di Jakarta, Senin lalu.
DANIEL A. FAJRI
