INFO NASIONAL -- Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dewi Puspita, mengatakan, asumsi yang digunakan dalam APBN 2024 adalah tumbuh 5,2 persen dan pada inflasi sekitar 2,8 persen. Kemudian, nilai tukarnya di posisi 15 ribu, tingkat suku bunga 6,7 persen dan harga minyak 82 US$ per barel.
"Ini perlu diantisipasi ya kalau geopolitik tensinya memanas mungkin akan naik lagi, kami sudah moderat untuk mengasumsikan seperti itu, kemudian lifting 635 ribu barel perhari dan gasnya itu 33 ribu barel perhari," kata Dewi dalam acara diskusi Ngobrol@Tempo bertajuk 'Masih Amankah Kondisi Ekonomi dan APBN Kita?' di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 November 2023.
Menurutnya, jika semua itu terpenuhi maka rencana akan berjalan. "Tapi, tentunya ini pasti sangat dinamis, kondisi itu dinamis dan ini pasti akan berubah, tentunya kebijakan akan kami sesuaikan kalau memang diperlukan," ujarnya.
Dewi mencontohkan, seperti pada 2020 saat Indonesia mulai dilanda pandemi Covid-19, kebijakan pun sangat berubah. "Seperti sekarang juga kita kena tensi geopolitik plus, karena perang Ukraina dan Rusia ditambah belakangan muncul Israel dan Palestina. Tentunya itu semua punya dampak dan kami harus mengantisipasi lagi, karena negara harus hadir untuk menstabilkan perekonomian dan pada akhirnya tentunya kesejahteraan masyarakat harus tetap kami upayakan," ujar Dewi.
Adapun, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto, mengatakan, perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini on the track. Menurutnya, pada kuartal I 2023 bertumbuh sebesar 5,3 persen; kuartal II tumbuh 5,17 persen; dan kuartal III 4,94 persen.
"Dilihat dari sumber pertumbuhannya yang menarik adalah masih bertumpu pada belanja rumah tangga atau konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 5 koma sekian persen," ujar Ryan.
Karena itu, Ryan melanjutkan, yang penting dijaga adalah daya beli masyarakat, khususnya yang middle low society. "Karena kalau mereka spending itu (pertumbuhan) ekonomi 5 persen di tangan, sepanjang ibu rumah tangga masih aktif spending belanja. Tambahannya nanti tinggal dari pembentukan modal tetap bruto atau investasi, kemudian ditambah dari belanja atau konsumsi pemerintah," kata dia.
Adapun, Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi di dunia. "Jadi tidak perlu dikhawatirkan, karena kita aman," kata Siddhi.
Menurutnya, saat ini Indonesia harus bisa memposisikan dirinya maju dan berkembang diantara negara-negara lain. Karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting. "Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi," kata dia.
Siddhi mengapresiasi Kemenkeu yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam upaya antisipasi El Nino. "Karena memang masyarakat membutuhkan. Jadi itu sangat penting mengelola perekonomian ini tidak pasti seperti itu atau berbarengan, yang penting adalah pemerintah bisa dinamis, jadi itu pentingnya APBN itu bisa dinamis," ujarnya. (*)
