Pendekatan Smart Power atasi konflik di Papua
Selain netralitas TNI, Agus juga menyinggung konflik sosial di tanah Papua. Dalam hal itu, ia mencanangkan pendekatan smart power, yaitu kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi. "Papua punya karakteristik sendiri, wilayahnya punya kearifan lokal, tradisinya juga. Kita harus ngerti kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal tradisinya seperti apa," kata Agus Subiyanto.
Untuk pendekatan soft power, TNI akan mengedepankan intelijen dan teritorial. Tujuannya membantu percepatan pembangunan di wilayah Papua, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, puskesmas, hingga fasilitas umum.
"Bahkan, sampai sekarang ada prajurit TNI di bidang kesehatan dibawa ke hutan untuk nyuntik (vaksinasi), kemudian juga stunting kita ikut di situ," katanya.
Kemudian TNI akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan Irian untuk mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua.
"Kita akan perketat semacam memorandum of understanding agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama, pertukaran pelajar. Itu mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua," katanya.
Sedangkan taktik hard power digunakan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata. "Mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya ya senjata. Tapi, kita kedepankan soft power," kata Panglima TNI. Agus menambahkan pendekatan soft power tersebut dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
Penanggulangan Bencana Alam
Agus juga menjelaskan terkait penanggulangan bencana alam. Menurut dia, kesiapan personil TNI dalam menanggulangi bencana alam sudah baik, namun persoalan yang dihadapi saat ini adalah upaya melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan.
"Kami juga sudah memodifikasi quick response (tim cepat tanggap). Kalau (soal) personel, bisalah kami selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kami tingkatkan," tambah Agus.
Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa sejauh ini peralatan yang perlu dipersiapkan itu antara lain perangkat air bersih dan dapur lapangan. "Misalnya, kami akan siapkan per wilayah itu ada dapur lapangan, ada water treatment, kemudian perahu-perahu (berbahan) fiber. Perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang (saluran air yang sempit) dan jika nyenggol pagar rumah, tidak bocor. Kami akan memodifikasi, sehingga dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," jelas Agus.
Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, Agus menyebut Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mendistribusikan logistik pemilu seperti misalnya kertas suara dan kotak suara. Oleh karenanya, ia memastikan pos komando (Posko) TNI akan jangkau pulau kecil untuk memastikan Pemilu tepat waktu.
Agus juga mengatakan pos komando (Posko) aduan masyarakat akan dibuka hingga menjangkau pulau kecil di Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan tepat waktu. "Logistik Pemilu ini kan harus disebar. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 820.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS), bayangkan saja," kata Agus Subiyanto.
