INFO NASIONAL - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi masih resilien sebesar 5,1 persen pada kuartal III 2023. Kinerja perekonomian nasional didukung konsumsi domestik yang meningkat seiring aktivitas menjelang pemilihan umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proyeksi tersebut juga didukung inflasi yang relatif terkendali di Tanah Air. Di tengah perlambatan global, lembaga-lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih resilien kisaran angka lima persen. Hingga kuartal ketiga investasi bangunan dan nonbangunan mulai dalam tren meningkat.
Hal itu seiring progres penyelesaian proyek strategis nasional. Namun, kinerja ekspor melambat seiring pelemahan global.
IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lima persen pada 2023 dan lima persen pada 2024. Bank Dunia diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lima persen pada 2023 dan sebesar 4,9 persen pada 2024.
Adapun OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9 persen pada 2023 dan sebesar 5,2 persen pada 2024. Kemudian, Bloomberg memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh masing-masing sebesar lima persen pada 2023 dan 2024.
Pemerintah menyebutkan stabilitas ekonomi makro yang kuat dan akselerasi transformasi ekonomi nasional, akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian 2024. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan pemilu pusat dan daerah.
Upaya menjaga stabilitas harga juga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga aktivitas konsumsi terus meningkat. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu.
Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dan APBN Indonesia saat ini, Tempo akan mengelar diskusi bertajuk 'Masih Amankah Kondisi Ekonomi dan APBN Kita?', pada Kamis, 23 November 2023, pukul 13.00 WIB, di Hotel Sofyan Cut Meutia Jakarta. Narasumber yang ahli dibidangnya akan dihadirkan untuk membahas isu tersebut, diantaranya Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo; Ekonom LPPI, Ryan Kiryanto; dan Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama. Diskusi ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai tidak datang yaa.(*)
