TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Queensland Ahmad Rizky Umar mengatakan kebijakan politik luar negeri yang dipresentasikan calon presiden Prabowo Subianto dalam konteks strategis untuk menghadapi tantangan geopoltik global belum jelas. Visi Prabowo yang terlalu fokus pada ekonomi domestik dikhawatirkan bisa menjadi celah.
Prabowo menyampaikan arah politik luar negerinya dalam pidato di Gedung Centre for Strategic and International Studies, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin, 13 November 2023. Prabowo menyebut orientasi kebijakan luar negerinya adalah good neighbor policy, menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara di kawasan dengan fokus pada ekonomi, melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Prabowo, Indonesia di bawah kepemimpinannya akan tetap menghargai semua kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina, yang berebut pengaruh secara geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. “Seribu kawan sedikit, satu lawan terlalu banyak,” katanya.
"Dia bicara abstrak good neighbor policy, selama ini ASEAN itu sudah gitu," kata Rizky Umar saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 November 2022.
Rizku Umar mengatakan sebenarnya tantangan geopolitik strategis yang akan dihadapi Indonesia itu ada di kawasan seperti isu perairan sarat konflik Laut Cina Selatan. Ia menyebut blok Asia Tenggara, yang dipimpin Indonesia tahun ini, perlu bersiap sebab ada negosiasi mengenai Tata Perilaku atau Code of Conduct Laut Cina Selatan bersama Cina.
"Tidak mungkin kita tidak memperkuat kapabilitas diplomasi untuk negosiasi itu," kata Rizky Umar. Ia menambahkan kasus lain seperti krisis Myanmar yang masih membelenggu regional sejak kudeta di negara tersebut pada 2021.
Rizky Umar mengatakan secara prinsip tidak ada yang baru juga dari pandangan politik luar negeri Indonesia yang mementingka kepentingan nasional, seperti yang dia tawarkan pada 2014 dan 2024. Perbedaannya saat ini Prabowo hanya menambahkan kata kunci melanjutkan kerja Jokowi. "Kalau dilihat dari visi-misi Prabowo, politik luar negeri adalah catatan kaki dari kebijakan pertahanan," kata Rizky Umar.
Dalam pidatonya kemarin, Prabowo mengatakan bahwa ia akan mendukung rencana hilirisasi industri yang dicanangkan oleh Jokowi meskipun ada penolakan dari Uni Eropa. Ia menyebut pengentasan kemiskinan sebagai alasan utama di balik dukungan tersebut.“Kompetisi tidak harus didegradasi kepada zero sum game,” kata Prabowo, yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan.
Pilihan Editor: Prabowo: Kami Tak Begitu Butuh Lagi Uni Eropa
