INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo menghadiri perayaan Diwali (Deepavali) yang diselenggarakan oleh keluarga besar Harjani, pendiri PK Entertainment yang merupakan promotor konser Coldplay dan Ed Sheeran di Indonesia.
Hadir dalam acara keluarga besar Raam Jethmal Punjabi tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen. Pol. Suyudi Ario Seto.
Perayaan Diwali melambangkan kemenangan kebaikan (Dharma) atas keburukan (Adharma), serta melambangkan perayaan serta harapan manusia. Diwali merupakan acara festival cahaya bagi umat Hindu, dirayakan di seluruh India, dengan menyalakan lampu, lampion, dan kembang api untuk menandai kemenangan cahaya atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan, dan kearifan atas kebodohan.
"Perayaan Diwali atau hari kemenangan bagi umat Hindu bisa menjadi momentum untuk mewujudkan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun solidaritas dan soliditas kebangsaan,” ujar Bamsoet usai perayaan, Ahad malam, 12 November 2023.
Ia mengingatkan, perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk bersatu, hidup rukun dalam keharmonisan. Perbedaan juga bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, saling membantu, saling tolong menolong, dan membangun solidaritas sosial yang kokoh.
Perbedaan, ucap Bamsoet, tidak harus diseragamkan, tidak juga harus ditiadakan. Semua perbedaan dan keragaman justru harus diikat oleh persaudaraan sejati. Diikat oleh kebersamaan, diikat oleh kesadaran yang kuat bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara sebangsa.
"Terlebih tidak lama lagi kita akan segera menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” ucap Bamsoet. “Diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan, untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang tidak perlu, yang jutsru merugikan kehidupan rakyat.”
Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, segenap komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggungjawab kolektif yang sama, untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil, dan berkualitas.
"Umat beragama seyogyanya menjadi mitra strategis pemerintah, dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horisontal. Apalagi, menjadikan agama sebagai alat pembenar untuk melakukan berbagai tindakan yang justru menciderai, atau bahkan bertentangan dengan norma agama itu sendiri," kata dia. (*)
