Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Singgung Kekuasaan yang Cenderung Korup, Surya Paloh: Saya Pikir Ungkapan Itu Begitu Berarti Hari Ini

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan tumpeng kepada paslon Capres Cawapres Anies dan Cak Imin, di DPP Nasdemz Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan tumpeng kepada paslon Capres Cawapres Anies dan Cak Imin, di DPP Nasdemz Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggambarkan kondisi Indonesia saat ini dengan ungkapan adanya kekuasaan yang cenderung korup secara absolut. Ia mengutip pernyataan sejarawan Inggris Lord Acton dalam pidato politiknya di perayaan ulang tahun ke 12 Partai Nasdem. 

"Seorang pemikir pernah menyatakan kekuasaan adalah power tends to corrupt and absolut power corrupt absolutely. Saya pikir ungkapan tersebut begitu berarti pada hari ini. Negeri kita ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, telah menimbulkan keprihatinan yang luar biasa terhadap kita semuanya warga negara bangsa ini," ujar Surya Paloh dalam pidato HUT ke-12 NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 11 November 2023. 

Ia mengatakan mulanya melihat segala bentuk penyelewengan itu hanya berada di level tertentu. Namun kekuataan kekuasaan itu, kata Surya, semakin terlihat di berbagai level.

"Gejala seperti itu sudah sedemikian memprihatinkan," kata dia. 

Padahal menurut Surya Paloh, merujuk pada falsafah Pancasila, kekuasaan yang diberikan kepada pengusa jelas karena Tuhan yang Maha esa. Di mana melalui mekanisme pemilihan umum dari tangan-tangan rakyat. 

Sehingga ia sepakat, tujuan dari kekuasaan tersebut mestinya digunakan dalam rangka membangun kehidupan bernegara dan berbangsa, tentunya secara baik dan benar. 

"Secara sehat dan tentu sekaligus yang bermartabat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi," katanya. 

Menurut Surya Paloh, Pancasila sendiri adalah azas kehidupan bernegara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keluhuran bangsa. Indonesia sendiri dituntut untuk rendah hati. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Segala yang kita miliki ini adalah sebagai anugerah dari sang Maha pencipta para pendiri bangsa ini telah merumuskan nilai-nilai dari perasa keadilan sosial," kata dia.

Kemudian Surya Paloh menyebutkan keadilan terwujud karena adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Menurut dia, hukum, ketentuan dalam segala perundang-undangan dan lembaga peradilan adalah manifestasi dari keadilan. 

"Manifestasi dari keadilan dalam sebuah kompetisi berkompetisi secara fairness adalah bentuk rasa keadilan," kata dia. 

Sehingga apapun kenyataan yang dihasilkan dari keadilan tersebut bisa diterima sebagai nasib. 

"Kita semua bisa menerima untuk selalu menjadi rakyat jelata asalkan itu bersandar pada keadilan, sebaliknya kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu demi kepentingan kelompoknya," kata dia.

Menurut Surya Paloh, termasuk berbangsa, kenyataan pahit, getir, duka dan nestapa bisa diterima asalkan ia lahir nilai keadilan nilai kepatutan dan kepantasan.

Pilihan Editor: Surya Paloh Singgung Kepantasan dan Kematangan Ketika Ditanya Tak Usulkan Anaknya Jadi Bakal Cawapres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

4 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

8 jam lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

12 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

14 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.


Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

15 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.


Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

16 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu usai acara halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.


Modus Penyelewengan Dana BOS

22 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

1 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini