INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya Indonesia memiliki Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Mengingat dunia sudah memasuki era internet of military things/internet of battle-field things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel.
Internet of military things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang generasi V (G-V) siber dengan center of gravity pada data dan informasi. Setelah sebelumnya dunia mengalami perang G-I, yang dilakukan dengan padat manusia, G-II manuver dan tembakan, G-III padat teknologi, dan G-IV asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor militer, fisik, dan ekonomi.
Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial dan ideologi. Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil.
"Indonesia tidak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU). Mewujudkannya, terlebih dahulu bangsa Indonesia perlu amandemen kelima konstitusi untuk mengubah ketentuan pasal 10 dan pasal 30 ayat 3, sehingga TNI tidak hanya terdiri dari AD, AL, dan AU, melainkan ditambah dengan Angkatan Siber (AS)," ujar Bamsoet dalam Seminar Nasional HUT ke-78 Perhubungan TNI Angkatan Darat, di Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub) TNI AD, Cimahi, Kamis (9/11/23).
Turut hadir antara lain Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Arif Rahman, Kepala Pusat Perhubungan TNI AD Mayjen TNI Nurcahyo Utomo, Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel, Komandan Pusat Sandi Dan Siber TNI AD Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie, Ketua Dewan TIK Nasional Iham Habibie, serta Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia sangat rentan terhadap serangan siber. Misalnya, selama semester I-2023, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sumber serangan siber terbanyak dibandingkan provinsi lain, mencapai 11,2 juta serangan. Secara nasional, pada September 2023 saja, tercatat ada sekitar 6 juta serangan siber menghantam Indonesia.
Berdasarkan data alamat protokol internet yang digunakan untuk melakukan serangan siber, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak. Secara global, Indonesia juga menempati posisi ke-8 negara di dunia dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi di internet, dan sekaligus menjadi negara dengan tingkat pembobolan data terbanyak se-Asia Tenggara.
"Indeks pertahanan siber Indonesia juga masih sangat lemah, berada di kisaran 3,46 poin, jauh dari indeks rata-rata global sebesar 6,19 poin. Sebagai data pembanding, National Cyber Security Index (NCSI) juga mencatat nilai keamanan siber di Indonesia sebesar 64 persen, menempati urutan ke-47 secara global," tutur Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, jika tidak segera diantisipasi, dampak yang dihasilkan dari perang G-V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional alutsista militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.
Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam di remote dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom tanpa bisa dikendalikan oleh kita. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Saat ini saja, ujar dia, jika kita melaporkan kehilangan handphone, dari kantor pusat bisa langsung di destruct sehingga si pencuri tak bisa menggunakan.
"Karena itu, kedepan saat membeli alat tempur atau sarana prasarana critical infrastructure dari luar negeri, beberapa codingnya harus diganti melalui Angkatan Siber. Sehingga pabrikan asalnya tidak lagi punya kendali penuh. Hal ini untuk meminimalisir anasir jahat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," ujar Bamsoet.(*)
