Majelis hakim juga menilai Anang Achmad Latif terbukti mendapat uang Rp 5 miliar sebagai dari pihak perusahaan pelaksana proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Uang tersebut berasal dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan senilai Rp 3 miliar dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sujtiawan senilai Rp 2 miliar.
Majelis hakim menyatakan, Anang melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain itu, Anang juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Tindakan Anang disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kerugian negara itu timbul karena proyek BTS 4G yang ditargetkan sebanyak 4.200 lokasi, per 31 Maret 2022 hanya dapat terselesaikan 1.112 lokasi dan telah diterbitkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan (BAPHP). Tapi dari hasil pemeriksaan di lapangan, majelis hakim menemukan hanya 958 BTS yang benar-benar selesai, dan 140 lokasi tidak selesai seluruhnya.
Selain Anang Achmad Latif, kasus ini juga turut menyeret eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hingga Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi.
