TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons penurunan baliho Ganjar-Mahfud MD dan atribut partai di Bali. Hasto Kristiyanto menilai jika penurunan baliho dan atribut partai merupakan bentuk politik diskriminasi.
"Suatu hal yang mendapat respons sangat luas dari masyarakat, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto Kristiyanto ketika ditemui usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud (TPN GM) di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 November 2023.
Hasto mengatakan jika penurunan tersebut mencederai rasa keadilan berekspresi dalam demokrasi. Sebab atribut itu dipasang karena PDIP dan pasangan calon menjadi peserta pemilu yang telah dicatat oleh Komisi Pemilihan Umun (KPU).
"Baliho Pak Ganjar-Mahfud, itu turun dan mencederai rasa keadilan," kata Hasto Kristiyanto
Hasto menyatakan jika respons dari masyarakat luas semakin menguatkan bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Saat ditanya apakah ada kaitannya pengumpulan kepala daerah dengan penurunan baliho, Hasto mengatakan jika ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan secara berlebihan.
"Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang. Sehingga tidak perlu hal-hal berlebihan dilakukan apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya muncul suatu gerakan pemilu jurdil," kata Hasto Kristiyanto.
Hasto juga merespons pertanyaan mengenai riak netralitas yang disampaikan Jokowi pada waktu lalu melalui pertemuan bersama penjabat kepala daerah.
"Ya kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan. Bahwa dengan penurunan baliho, penurunan bendera PDIP, kemudian muncul bendera dan atribut-atribut secara masif dari partai lain, nah itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," kata Hasto.
Hasto menganggap masyarakat telah cerdas dan telah menjadi instrumen penting dalam Pemilu 2024 agar bisa adil. "Dengan demokratis, tanpa abuse of power. Suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan, kami hanya menangkap suara-suara itu," kata Hasto.
Pilihan Editor: Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Politikus PDIP: Tanda-tanda Pemilu Tak akan Jurdil
