Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Ungkap Alasan Buka Manuver Jokowi Minta 3 Periode

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas di SMK Negeri 3 Kota Metro, di Provinsi Lampung, Jumat, 27 Oktober 2023. Jokowi meninjau sejumlah fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas di SMK Negeri 3 Kota Metro, di Provinsi Lampung, Jumat, 27 Oktober 2023. Jokowi meninjau sejumlah fasilitas dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkap alasan pihaknya membuka manuver Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta menjabat selama tiga periode. Menurut Deddy, mereka harus mengungkap manuver tersebut meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti agar tidak menyerang di muka publik.

Deddy menyatakan bahwa Megawati selalu mengingatkan seluruh kader partainya bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Karena itu, menurut dia, selama ini PDIP selalu melakukan kritik melalui tidak secara terbuka di publik. 

"Kritik bisa disampaikan secara langsung melalui saluran yang ada," kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023. 

Deddy mengakui dalam beberapa hari terakhir sejumlah kader PDIP membongkar soal manuver politik Jokowi yang meminta agar bisa menjabat selama tiga periode. Menurut politikus PDIP lainnya, Adian Napitupulu, permintaan itu ditolak oleh PDIP.

Deddy menyatakan rekan-rekannya membuka manuver tersebut karena rakyat butuh penjelasan logis atas kondisi politik saat ini. Pasalnya, menurut dia, narasi yang berkembang saat ini menempatkan PDIP seakan sebagai pihak yang menzalimi Jokowi dan keluarganya. 

"Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti Presiden dan keluarganya," kata dia. 

PDIP klaim selalu bela Jokowi dan keluarganya

PDIP, menurut Deddy,  menilai hal itu sebagai fitnah. Dia menyatakan partainya tak pernah sekalipun menghina Jokowi. Deddy bahkan menuding pihak yang berada di belakang presiden dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan. 

"Kader-kader PDI Perjuanganlah yang konsisten membela kehormatan Presiden, pemerintah dan keluarganya," kata dia. "Sementara orang-orang yang mendapat manfaat bahkan relawan-relawan yang menjadi komisaris atau mendapatkan akses ke pemerintah tidak pernah terlihat pasang badan," lanjutnya.

Dia pun sepakat dengan pernyataan Adian Napitupulu bahwa pindahnya Gibran Rakabuming dari partainya sebagai konsekuensi atau ujung dari upaya oligarki politik dan bisnis yang hendak memaksakan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu.

"Dan itu rakyat harus tahu," ujarnya.

Selanjutnya, wacana Jokowi 3 periode berembus dari....

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?


Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

2 jam lalu

Sukma Putri Maharani mendaftar bakal calon peserta Pilkada Surakarta di Kantor DPC PDIP Kota Surakarta, Jawa Tengah, Solo, 12 Mei 2024. ANTARA/Aris Wasita
Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

2 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?


Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

3 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg  2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

Gus Yusuf mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilkada Jateng.


PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.


Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

5 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.


Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

5 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.