INFO NASIONAL – Mendapat kepastian perpanjangan jabatan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga 2024, Heru Budi Hartono berjanji akan berusaha menyelesaikan masalah kemacetan, polusi, dan sampah di Jakarta.
"Kerjaannya kemarin belum selesai, ya, kami jalani sekarang. Itu kan dari kemarin sudah. Soal kemacetan, polusi, sampah," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023.
Menanggapi janji tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) William A. Sarana menilai, kinerja Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah sangat baik. Kini yang diperlukan hanya mengakselerasi kebijakan. “Khususnya kemacetan dan polusi udara,” kata dia seperti dimuat Tempo pada Selasa, 17 Oktober 2023.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usma dalam rilisnya pada Agustus 2023, mengatakan, selain polusi udara, lalu lintas di Jakarta dinilai semakin buruk. Dari indeks yang terukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kemacetan lalu lintas di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dinilai sudah tidak ideal, mencapai 53 persen.
Dampak dari kemacetan yang semakin buruk adalah kerugian ekonomi meningkat. Latif menyebutkan, kerugian dampak kemacetan lalu lintas pada 2019 mencapai Rp 71 triliun. Sedangkan pada 2023 ini diperkirakan melonjak sampai Rp 30 triliun.
Prediksi ini sejalan dengan klaim Presiden Joko Widodo yang menyatakan, kerugian setiap tahun nyaris Rp 100 triliun. Karena itu, Jokowi berharap, masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi).
Pemprov DKI Jakarta sejatinya terus berupaya mengatasi masalah akut ini. Selama setahun kepemimpinannya, ada berbagai kebijakan yang diterapkan Pj Gubernur Heru. Terkait telah beroperasi LRT Jabodebek, sebagai langkah sinergi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan dua layanan Mikrotrans yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Wibowo mengatakan, layanan ini akan mengangkut penumpang dengan rute Jambore Cibubur-Pasar Rebo (JAK73) dan Pasar Rebo-Taman Wiladatika (JAK28).
Pengoperasian JAK28 dan JAK73, lanjut Wibowo, bakal melengkapi layanan Transjakarta yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Integrasi antarmoda diharapkan memudahkan penumpang untuk transit dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.
Sinergi selanjutnya dengan pemerintah pusat yakni bekerja sama dengan PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) membuat jalan tembus menuju Stasiun Halim, lokasi pemberangkatan awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat).
Selain itu, Stasiun Halim juga akan memiliki akses pintu keluar tol kilometer 1+850 Tol Jakarta-Cikampek dan LRT Jabodebek. Dengan demikian, penumpang bisa menuju Stasiun Halim menggunakan BRT Transjakarta, BRT JR Connection, shuttle bus dari Bandara Halim Perdanakusuma, Mikrotrans, hingga taksi konvensional maupun online.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, terjadi peningkatan penumpang transportasi publik semenjak kehadiran LRT Jabodebek. Maka diperlukan konektivitas yang memudahkan masyarakat dengan keberadaan transportasi publik yang gampang terjangkau.
Untuk stasiun LRT di tengah kota Jakarta seperti Cawang, Cikoko, Pancoran, sampai Dukuh Atas, Djoko menilai, integrasi dengan Transjakarta maupun moda transportasi lainnya sudah cukup bagus.
Permasalahan justru berada di wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Contohnya Stasiun Jatibening Baru, menurut Djoko, sebenarnya jalan masuk menuju stasiun di sisi Barat sudah terhubung dengan Jalan Curug Raya dan Jalan Kapin. “Namun kawasan stasiun belum dilalui oleh angkutan umum existing,” ucapnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Stasiun Cikunir 1 dan Stasiun Cikunir 2. Berbeda dengan Stasiun Bekasi Barat, karena di tengah Kota Bekasi, maka pemda telah menyediakan sembilan armada bus Trans Patriot. Sedangkan PT Transjakarta telah menyiapkan feeder seperti Mikrotrans dan bus Tj menuju Stasiun Harjamukti.
Permasalahan yang patut jadi perhatian, kata Djoko, semua pemda terkait harus menyiapkan kendaraan yang mudah diakses dari perumahan. Pasalnya, Depok dan Bekasi merupakan wilayah permukiman. Kemudahan masyarakat mendapatkan transportasi publik dari tempatnya bermukim ke stasiun LRT Jabodebek, stasiun Commuter Line, maupun fasilitas transportasi lainnya, menjadi kunci menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta.
“Sudah mendesak bagi pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, supaya penyediaan fasilitas angkutan umum menjadi kebutuhan dasar yang jadi perhatian pemerintah,” tutur Djoko.
Kecerdasan Buatan dan Bus Listrik
Selain menyiapkan integrasi transportasi, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru melakukan terobosan untuk menekan kemacetan Ibu Kota. Inovasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini berupa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada 20 titik atau simpang jalan.
"Untuk mempermudah pantauan kemacetan dan memperlancar lalu lintas. Bisa menciptakan efisiensi lalu lintas menjadi 15 hingga 20 persen," papar Heru usai meninjau ruang kontrol Network Operation Centre (NOS) Intelligent Transport Systems (ITS) Traffic Light di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.
Teknologi AI ini secara otomatis akan mengatur lampu lalu lintas dengan menyesuaikan kepadatan kendaraan. Adapun pemilihan lokasi mempertimbangkan kondisi kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Antara lain di Jalan Daan Mogot, Pancoran, Kuningan, Gunung Sahari, dan Gatot Subroto.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, proyek senilai Rp 78 miliar ini memantau dan mengatur waktu lampu lalu lintas (traffic light) berdasarkan informasi basis data internal Google, namun dijalankan secara mandiri tanpa kerja sama dengan Google.
Cara kerja alat AI yang berbentuk kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) tersebut sifatnya sistem yang menghitung volume lalu lintas di setiap persimpangan, lalu sistem itu akan menghitung siklus waktunya. "Kemudian diberikan green time (waktu lampu hijau lebih lama) kepada satu simpang yang terpadat. Itu langsung diberikan waktu prioritas untuk melintas," beber Syafrin yang menyatakan bahwa pihaknya akan memasang di 40 titik lagi sepanjang tahun ini.
Sementara itu, Pemprov DKI berupaya pula mengatasi kemacetan diimbangi dengan penanganan polusi udara. Di sektor transportasi, yang terus digenjot adalah penyediaan bus listrik Transjakarta. Menurut Heru, jumlah bus listrik pada 2023 sudah mencapai 100 unit. “Oktober ini sudah masuk lagi 21 atau 22 saya lupa. Jadi total di 2023 ini 100,” bebernya seperti dimuat tempo.co.
Dalam paparan “Elektrifikasi Kendaraan DKI Jakarta - Perkembangan Bus Listrik Transjakarta” milik PT Transjakarta pada Juli 2023, disebutkan bahwa pada 2022 jumlah bus listrik yang beroperasi sebanyak 30 unit. Kemudian hingga Juli 2023 bertambah lagi 22 unit. Pada September 2023 diluncurkan lagi sebanyak 22 unit dan Desember 2023 sebanyak 26 unit.
Paparan itu juga memuat peta jalan bus listrik hingga 2030 dengan target sebanyak 10.047 unit. Diharapkan 50 persen tercapai pada 2027 dan tiga tahun kemudian mencapai 100 persen. Target itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta.
Heru menegaskan, Pemprov DKI secara bertahap akan memperbanyak bus listrik untuk angkutan publik. "Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalkan polusi udara," pungkas. (*)
