TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membela Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang dilaporkan oleh Relawan Anies Baswedan ke Ombudsman karena membatalkan izin kegiatan diskusi yang akan diisi oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu beberapa hari lalu. Presiden menilai pembatalan izin itu pasti memiliki alasan yang tepat.
"Orang namanya dilaporkan ya mesti ada argumen-nya, nanti kan di (jelaskan), kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau panen raya di Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 13 Oktober 2023.
Jokowi yakin Bey yang merupakan Deputi Sekretariat Presiden memiliki alasan yang sesuai dengan aturan hukum untuk membatalkan acara itu.
Bey dilaporkan ke Ombudsman karena batalkan izin penggunaan GIM
Komunitas Change Indonesia melaporkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Ombudsman wilayah di Bandung pada Kamis 12 Oktober 2023. Laporan itu merupakan imbas pembatalan izin pakai Gedung Indonesia Menggugat (GIM) yang akan digunakan untuk acara diskusi oleh komunitas itu. Acara itu rencananya digelar pada Sabtu, 8 Oktober 2023, dan akan dihadiri oleh Anies Baswedan.
“Telah terjadi diskriminasi dalam hal penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam hal ini Pemprov Jawa Barat untuk kegiatan politik,” kata Eko Arief Nugroho dari Komunitas Change Indonesia, Kamis, 12 Oktober 2023.
Eko menyatakan, panitia sebelumnya sudah mendapat izin untuk menggunakan gedung tersebut. Tak hanya diskusi Change Indonesia akan menggelar rapat kerja di sana.
Namun sehari sebelum acara atau pada Jumat malam, 7 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, panitia mendapatkan pemberitahuan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat membatalkan izin tersebut.
Bey hormati laporan terhadap dirinya
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin yang mendampingi kunjungan kerja presiden ke Indramayu menghargai laporan tersebut. Dia menilai hal itu sebagai langkah yang tepat ketika ada warga negara yang merasa tidak puas dalam pelayanan administrasi.
"Memang jalur-nya ke Ombudsman. Jadi sudah benar yang dilakukan itu. Nanti kami jelaskan ke Ombudsman. Jadi memang hal seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat jika merasa ada pelayanan malaadministrasi," kata Bey.
Anies Baswedan merupakan bacapres dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anies akan berdampingan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden.
DANIEL A. FAJRI| ANWAR SISWADI (BANDUNG)
