TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, salah satu tahapan paling krusial dalam pemilu 2024 adalah pendataan pemilih. “Masyarakat harus melakukan pengecekan tentang DPT, tentang apakah sudah terdaftar atau belum. Itu tentu paling penting, jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar,” kata dia di Bandung, Kamis, 12 Oktober 2023.
Bey menghadiri latihan gabungan Polda Jawa Barat menghadapi pemilu 2024. Di sela latihan gabungan tersebut digelar simulasi pengamanan menghadapi kemungkinan aksi anarkis. Latihan gabungan tersebut juga diikuti TNI, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, serta instansi lainnya di bawah koordinasi Polda Jawa Barat.
Bey mengatakan, semua daerah di Jawa Barat menjadi prioritas pengamanan. Polri dan TNI sudah menyiapkan semua kemungkinan dan menjadikan menjaga situasi keamanan sebagai prioritas utama. “Semua menjadi prioritas untuk keamanan, tidak ada ini lebih rendah,” kata dia.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini tercatat mencapai 49,35 juta orang. Pada 2024 nanti diperkirakan jumlah penduduk akan tembus di angka 50 juta. “Pada 2024 kalau melihat laju pertumbuhan penduduk akan mencapai sekitar 50 jutaan,” kata dia, Kamis, 12 Oktober 2023.
Berli mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat yang masuk kategori pemilih saat ini berjumlah 35 juta orang. Penambahannya diperkirakan tidak terlampau besar. “Masih di angka itu dari koordinasi dengan semua termasuk dengan KPU, masih sekitar itu,” kata dia.
Berli mengatakan, dari seluruh pemilih di Jawa Barat yang dominan adalah gabungan Generasi Milenial dan generasi di bawahnya. “Dominasinya Generasi Milenial dan zaman setelahnya, itu sekitar 62 persen,” kata dia.
Dari komposisi generasi, pemilih terbesar di Jawa Barat adalah Generasi Z. “Yang paling besar itu justru Zilenials. Itu dia 22 persen dari keseluruhan pemilih,” kata Berli.
Berli mengatakan, sementara lansia di Jawa Barat jumlahnya hanya belasan persen. Namun, kelompok lansia menjadi salah satu perhatian dalam pendataan pemilih. “Kita juga lansianya sudah jauh meningkat jumlahnya. Di Indonesia termasuk yang paling banyak. Mereka rata-rata tidak bisa mengurus administrasi kependudukan sendiri, perlu diantar,” kata dia.
Menurut Berli, pendataan menjadi krusial menjelang pemilu. “Masalah pendataan berulang setiap pemilu, bedanya kalau sekarang ini kita berupaya untuk memperbaiki itu, terutama di NIK, Nomor Induk Kependudukan, itu kunci untuk semua pelayanan publik,” kata dia.
Berli mengatakan, permasalahan terkait NIK lainnya adalah KTP ganda. “Itu masih ada, itu salah satu permasalahan. KTP Itu kaitannya dengan NIK. Memang ada yang seperti itu dan ini tergantung laporan. Misalnya ada yang sudah meninggal, paling banyak karena sudah meninggal tapi dipakai sama yang lain dengan berbagai alasan,” kata dia.
Berli berujar sejumlah daerah saat ini melakukan pendataan ulang dengan masif untuk pembenahan NIK. “Kita melakukan pendataan ulang di beberapa kabupaten/kota, itu dilakukan masif bahkan melibatkan TNI/Polri juga,” ucapnya.
Ia menyatakan pemilih pemula juga salah satu yang jadi perhatian. Sebagian besar misalnya masih belum memiliki KTP. “Kalau pemula itu sasarannya sekitar 8 jutaan, itu dari jumlah peserta didik di sekolah-sekolah lanjutan baik yang SMA maupun SMK, atau pun di luar sekolah itu sekitar 8,6 juta orang. Yang belum punya KTP itu sekitar masih setengahnya, ada sekitar 57 persennya,” kata Berli.
Berli mengatakan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini tengah menyisir pemilih pemula agar secepatnya memiliki KTP bagi yang sudah cukup umur. “Saat ini semua sedang digenjot, mudah-mudahan di akhir tahun ini sekitar bulan Desember itu kabupaten/kota sudah bisa 100 persen,” kata dia.
Pilihan Editor: Buntut Pembatalan Izin Acara Anies Pakai GIM, Pemprov Jabar Dilaporkan ke Ombudsman
