TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo merupakan paduan dari politik dan penegakan hukum. Menurutnya, para polisi sebenarnya mengetahui fenomena ini, tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya.
“Bukan rahasia umum,” kata dia ketika dihubungi, Kamis, 5 Oktober 2023.
Menurut Ujang, tarik-menarik kepentingan dalam kasus Syahrul memang berada di posisi kasus hukum yang berkelindan dengan politik.
Dia melihat, tujuannya untuk menggembosi dan melemahkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan untuk Pilpres 2024. Oleh karena itu, menurut Ujang, kasus ini sedikit atau banyak akan berpengaruh ke elektabilitas Anies. “Ini bagian dari politik, kata dia.
Fenomena semacam ini, kata Ujang, lumrah terjadi di negara dunia ketiga seperti Indonesia. Oleh karena itu, dia melihat para pihak malu dan sulit mengakui.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tak mau berkomentar banyak soal adanya politisasi hukum dalam kasus yang menjerat kader partainya tersebut. “Itu di luar kemampuan kami,” kata Surya kepada wartawan di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore, 3 Oktober 2023.
Surya justru menyatakan tak ada yang bisa menjamin sekaligus menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum tidak melakukan politisasi. Apalagi, pihaknya juga bukan penegak hukum. “Rekam jejak, kawan-kawan pers pasti lebih memahami,” kata dia.
Pilihan editor: Syahrul Yasin Limpo Beberkan soal Laporan Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK
