Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa 5 Oktober Ditetapkan sebagai HUT TNI?

image-gnews
Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI, sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai kelahiran kekuatan militer negara ini. 

Sejarah Berdirinya TNI

Tentara Nasional Indonesia atau TNI lahir dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan. Selama periode kritis Perang Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1949, TNI mengalami perkembangan penting yang mencerminkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. 

Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, menjadi cikal bakal TNI saat ini. TKR sebelumnya bernama Badan Kesatuan Rakyat (BKR). Nama TNI baru digunakan setelah diresmikan Presiden Sukarno pada 3 Juni 1947.

Meskipun menjadi kekuatan yang baru lahir, TNI dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dalam negeri mencakup tekanan politik dari golongan komunis yang ingin memengaruhi TNI serta konflik bersenjata dan pemberontakan.

Pemberontakan ini seperti yang terjadi di Madiun dan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, yang semuanya mengancam kedaulatan negara. Dari luar negeri, TNI harus menghadapi dua Agresi Militer Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan modern.

Untuk menghadapi Agresi Militer Belanda, bangsa Indonesia meluncurkan Perang Rakyat Semesta, sebuah upaya yang menggerakkan semua sumber daya nasional, TNI, dan partisipasi masyarakat. Dengan kerjasama ini, TNI berhasil mempertahankan integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dibentuklah Angkatan Perang RIS (APRIS), yang merupakan gabungan TNI dan bekas tentara Belanda KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Periode ini, yang disebut sebagai Periode Demokrasi Liberal, juga dicirikan oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. TNI terlibat dalam mengatasi pemberontakan seperti Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung, Pemberontakan Andi Azis di Makassar, dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, sementara DI TII di Jawa Barat memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah Indonesia. Semua pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI dengan dukungan elemen masyarakat lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tantangan berkelanjutan dan perubahan politik terus memengaruhi peran TNI dalam sejarah Indonesia, mendorong adaptasi dan pembenahan dalam organisasi dan tugasnya. Dalam perannya yang berkembang, TNI tetap berfokus pada menjaga keamanan dan stabilitas negara serta mendukung pembangunan nasional, menjadikannya sebagai pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan Indonesia.

TNI Saat Ini

TNI telah mengalami banyak perubahan dan transformasi selama sejarahnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara diatur dengan jelas. 

TNI bertugas sebagai penangkal terhadap ancaman militer dan bersenjata dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu, TNI juga bertugas dalam pemulihan kondisi keamanan yang terganggu akibat berbagai gangguan.

Perubahan politik dan perkembangan di Indonesia, termasuk pemisahan TNI dan Polri pada 1999, telah membentuk TNI saat ini sebagai salah satu institusi pertahanan negara yang profesional dan modern. TNI terus berupaya memenuhi tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia, serta mendukung pembangunan nasional.

Peringatan HUT TNI pada 5 Oktober adalah waktu yang tepat untuk merenungkan sejarah panjang TNI dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melindungi keamanan negara. 

M RAFI AZHARI  | EKO ARI WIBOWO

Pilihan Editor: Dari Fungsi Keamanan hingga Pertahanan Sejarah Panjang Pergantian Nama TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

29 menit lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

1 hari lalu

Ilustrasi pasukan TNI AL. ANTARA/Yusran Uccang
Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.


TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

1 hari lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan. Foto: ANTARA/Evarukdijati
TNI Benarkan Ada Serangan TPNPB, Bantah Ada Prajurit yang Luka

Kodam XVII/Cenderawasih membenarkan ada serangan dari TPNPB kepada Satgas Yonif 527/BY yang sedang berpatroli di Kampung Bibida, Paniai, Papua