Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

image-gnews
Diorama penyiksaan Pahlawan Revolusi oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 29 September 2015. ANTARA FOTO
Diorama penyiksaan Pahlawan Revolusi oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 29 September 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 30 September 1965 malam sampai  1 Oktober 1965, terjadi peristiwa G30S yang hanya ada di dalam sejarah Indonesia saja, sejarah dunia pun tidak memiliki sejarah kelam ini. Peristiwa itu terjadi ketika Tujuh Jendral militer dan satu perwira Indonesia beserta beberapa orang lainnya terbunuh dalam suatu usaha kudeta.

Mengutip dari jurnal Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme karya Harsa Permata, menjelaskan berbagai hal mengenai situasi menjelang peristiwa kelam G30s itu.Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa faktor pendukung lainnya yang menjadi alasan terjadinya G30S.

Situsai Penyebab G30S

Mengutip dari laman bemu.umm.ac.id, dengan judul "Menolak Lupa Kekejaman PKI Pada G30S/PKI", di sana disebutkan setidaknya 5 Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S pada 30 September-1 Oktober 1965, yaitu:

1. Dominasi Ideologi NASAKOM

Ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) ketika masa presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

2. Pertentangan PKI dan TNI

Hubungan yang terjalin antara PKI dan TNI kurang baik yang diawali oleh pembentukan angkatan kelima atas inisiasi PKI. Pembentukan tersebut ditentang oleh TNI angkatan darat sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. 

Hubungan kedua pihak ini semakin memanas setelah muncul banyak hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Dari sini, lahirlah perencanaan untuk melakukan G30S yang berujung pada terjadinya peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia.

3. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pada 1965, keadaan ekonomi Indonesia berada dalam masa keterpurukan. Kenaikan inflasi sebesar 650 persen membuat rakyat menjadi ragu akan kepemimpinan presiden Soekarno. Melansir dari laman bemu.umm.ac.id, lemahnya kondisi ekonomi Indonesia ketika itu sebenarnya juga terjadi karena keputusan Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution tentang pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari negeri Tiongkok, Cina. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah sehingga banyak rakyat hidup dalam kelaparan dan kemiskinan, bahkan masyarakat sampai menyalahkan kepemimpinan yang dikendalikan oleh presiden Soekarno.

4. Keterlibatan Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat merupakan negara anti-komunisme, tetapi kenyataannya telah ditemukan banyak dokumen dari FBI CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S.

Pengamat militer dari Pro Patria, Hari Priyantono, memastikan ada keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), dalam Gerakan 30 September (G30S) 1965. “Keterlibatan CIA jelas ada. Secara resmi sudah diakui dari keluarnya dokumen-dokumen mereka,” kata Hari kepada Tempo, Ahad, 4 Oktober 2015.

Dokumen itu, menurut Hari, secara kuat membuktikan keterlibatan CIA dalam peristriwa yang memakan banyak korban jiwa itu. Dokumen yang ada di tingkat Internasional tersebut, menurut Hari, mengarah pada konspirasi militer antara CIA dengan Angkatan Darat Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bahkan bukan hanya keterlibatan CIA, melainkan keterlibatan Amerika dalam kejatuhan Soekarno," kata dia.

Anton Aliabbas juga membenarkan keterlibatan CIA dalam G 30S. Pengamat militer dari  Digimed Karya Imaji ini mengatakan gerakan itu tidak terlepas dari perang dingin yang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet.

5. Kesehatan Presiden Soekarno

Pada 1964, banyak kabar yang menyatakan bahwa presiden Soekarno sedang sakit parah. Kendati demikian, DN Aidit sebenarnya mengetahui bahwa Soekarno tidak sakit parah. Dengan beredarnya kabar tersebut, telah menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang akan ditinggalkan oleh Soekarno. Kecemasan tersebut malah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya G30S.

Dampak G30S

Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut secara otomatis berdampak pada beberapa hal yang juga berpengaruh terhadap perjalanan bangsa ini. Adapun dampak-dampak tersebut menurut laman  bemu.umm.ac.id adalah sebagai berikut:

  1. Kekuatan politik di Indonesia hancur setelah kegagalan kudeta tersebut.
  2. Wibawa Presiden Soekarno menjadi berkurang.
  3. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI.
  4. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge.
  5. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru.
  6. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara.
  7. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI dan KAPPI. Dimana demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisi tiga hal. Pertama permintaan agar PKI dibubarkan, kedua pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI dan ketiga adalah turunkan harga.
  8. Reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI.
  9. Gugurnya mahasiswa UI, Arif Rahman Hakim karena tertembak pada 24 Februari 1966 pada saat melakukan demonstrasi.
  10. Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan.
  11. Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang sering disebut Supersemar. Supersemar ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan.
  12. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan marxisme, leninisme dan komunisme hingga saat ini.

RACHEL FARAHDIBA R  I  SDA

Baca: Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

45 menit lalu

Maruli Simanjuntak. ANTARA
Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

Maruli Simanjuntak dilantik menggantikan Jenderal Agus Subiyanto, yang sebelumnya telah dilantik sebagai Panglima TNI.


Jokowi Lantik Gubernur Riau Edy Nasution, Apa Pangkat Terakhirnya di TNI?

2 jam lalu

Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution saat dilantik menjadi Gubernur Riau oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023.  Edy sebelumnya adalah wakil gubernur. Dia menjabat sebagai Plt Gubernur Riau sejak 4 November 2023 setelah Gubernur Riau sebelumnya Syamsuar mengundurkan diri karena menjadi caleg 2024. Setelah dilantik, Edy akan menjabat Gubernur Riau hingga akhir Desember 2023 sesuai sisa jabatan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Lantik Gubernur Riau Edy Nasution, Apa Pangkat Terakhirnya di TNI?

Presiden Jokowi resmi melantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau masa sisa jabatan 2019 sampai 2024. Apa pangkat terakhirnya di TNI?


Tak Hanya Partai Politik yang Tandatangani, Begini Bunyi Deklarasi Pemilu Damai 2024 KPU

6 jam lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Partai Politik yang Tandatangani, Begini Bunyi Deklarasi Pemilu Damai 2024 KPU

KPU mendeklarasikan Pemilu Damai 2024 dalam Rakornas Sentra Gakkumdu. Bagaimana bunyi deklarasi Pemilu Damai 2024 ini?


Anggota TNI Akui Tabrak Lari Tewaskan Suami-Istri, Mengaku Tabrak Angkot

16 jam lalu

Ilustrasi Tabrak Lari. pictogram-illustration.com
Anggota TNI Akui Tabrak Lari Tewaskan Suami-Istri, Mengaku Tabrak Angkot

Pengadilan militer telah memeriksa anggota TNI, Prada Metro Winardo Barasugi, dalam perkara tabrak lari yang menewaskan pasangan suami istri lansia.


Kapolri: Wujud Komitmen Sinergisitas dan Soliditas TNI-Polri Sejak Dini

20 jam lalu

Kapolri: Wujud Komitmen Sinergisitas dan Soliditas TNI-Polri Sejak Dini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri kegiatan Wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di Lapangan Sapta Marga Akmil


Deklarasikan Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Profil Organisasi Pemuda Pancasila

1 hari lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno memberikan keterangan pers usai peresmian gedung baru Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Deklarasikan Dukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024, Ini Profil Organisasi Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila deklarasikan dukungan ke pasangan nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024. Ini profil ormas itu.


Kampanye Pemilu 2024 Dimulai, Ini Larangan Saat Kampanye Mulai Gunakan Fasilitas hingga Keberpihakan

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (dari kiri), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, saat menyanyikan mars Pemilu 2023 menjelang Deklarasi Pemilu Damai, di gedung KPU, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Kampanye Pemilu 2024 Dimulai, Ini Larangan Saat Kampanye Mulai Gunakan Fasilitas hingga Keberpihakan

Kampanye Pemilu 2024 dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Inil larangan yang wajib dihindari peserta pemilu.


Paspampres dan 2 Anggota TNI Dituntut Hukuman Mati, Oditur Militer: Nihil Hal Meringankan

1 hari lalu

Anggota Paspampres, Praka Riswandi Manik; anggota Direktorat Topografi TNI AD, Praka Heri Sandi; dan anggota Kodam Iskandar Muda, Praka Jasmowir, terdakwa pembunuhan Imam Masykur diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Cakung, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023. Tempo/Novali Panji
Paspampres dan 2 Anggota TNI Dituntut Hukuman Mati, Oditur Militer: Nihil Hal Meringankan

Paspampres dan dua anggota TNI yang terlibat kasus pembunuhan Imam Masykur dituntut hukuman mati. Apa hal yang meringankan tuntutan?


Paspampres dan 2 TNI Pembunuh Imam Masykur Dituntut Hukuman Mati dan Dipecat dari TNI

2 hari lalu

Anggota Paspampres, Praka Riswandi Manik; anggota Direktorat Topografi TNI AD, Praka Heri Sandi; dan anggota Kodam Iskandar Muda, Praka Jasmowir, terdakwa pembunuhan Imam Masykur diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Cakung, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023. Tempo/Novali Panji
Paspampres dan 2 TNI Pembunuh Imam Masykur Dituntut Hukuman Mati dan Dipecat dari TNI

Anggota Paspampres dan dua anggota TNI pembunuh Imam Masykur dihukum mati dan dipecat sebagai anggota TNI.


Beritakan Nelayan Laporkan Beking Tambang ke Mabes TNI, Wartawan di Bangka Belitung Disiram Air Keras

3 hari lalu

Wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Tempo Nurhadi, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Jurnalis Tempo Nurhadi menjadi korban kekerasan ketika melaksanakan peliputan investigasi di Surabaya, Jawa Timur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Beritakan Nelayan Laporkan Beking Tambang ke Mabes TNI, Wartawan di Bangka Belitung Disiram Air Keras

Peristiwa yang dialami wartawan transberita diduga terkait dengan pemberitaan sejumlah nelayan yang melaporkan adanya beking tambang ke Mabes TNI.