Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

image-gnews
Diorama penyiksaan Pahlawan Revolusi oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 29 September 2015. ANTARA FOTO
Diorama penyiksaan Pahlawan Revolusi oleh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, 29 September 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada 30 September 1965 malam sampai  1 Oktober 1965, terjadi peristiwa G30S yang hanya ada di dalam sejarah Indonesia saja, sejarah dunia pun tidak memiliki sejarah kelam ini. Peristiwa itu terjadi ketika Tujuh Jendral militer dan satu perwira Indonesia beserta beberapa orang lainnya terbunuh dalam suatu usaha kudeta.

Mengutip dari jurnal Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme karya Harsa Permata, menjelaskan berbagai hal mengenai situasi menjelang peristiwa kelam G30s itu.Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa faktor pendukung lainnya yang menjadi alasan terjadinya G30S.

Situsai Penyebab G30S

Mengutip dari laman bemu.umm.ac.id, dengan judul "Menolak Lupa Kekejaman PKI Pada G30S/PKI", di sana disebutkan setidaknya 5 Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S pada 30 September-1 Oktober 1965, yaitu:

1. Dominasi Ideologi NASAKOM

Ideologi NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) ketika masa presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). 

2. Pertentangan PKI dan TNI

Hubungan yang terjalin antara PKI dan TNI kurang baik yang diawali oleh pembentukan angkatan kelima atas inisiasi PKI. Pembentukan tersebut ditentang oleh TNI angkatan darat sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. 

Hubungan kedua pihak ini semakin memanas setelah muncul banyak hasutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Dari sini, lahirlah perencanaan untuk melakukan G30S yang berujung pada terjadinya peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia.

3. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pada 1965, keadaan ekonomi Indonesia berada dalam masa keterpurukan. Kenaikan inflasi sebesar 650 persen membuat rakyat menjadi ragu akan kepemimpinan presiden Soekarno. Melansir dari laman bemu.umm.ac.id, lemahnya kondisi ekonomi Indonesia ketika itu sebenarnya juga terjadi karena keputusan Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution tentang pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari negeri Tiongkok, Cina. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah sehingga banyak rakyat hidup dalam kelaparan dan kemiskinan, bahkan masyarakat sampai menyalahkan kepemimpinan yang dikendalikan oleh presiden Soekarno.

4. Keterlibatan Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat merupakan negara anti-komunisme, tetapi kenyataannya telah ditemukan banyak dokumen dari FBI CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S.

Pengamat militer dari Pro Patria, Hari Priyantono, memastikan ada keterlibatan Badan Intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), dalam Gerakan 30 September (G30S) 1965. “Keterlibatan CIA jelas ada. Secara resmi sudah diakui dari keluarnya dokumen-dokumen mereka,” kata Hari kepada Tempo, Ahad, 4 Oktober 2015.

Dokumen itu, menurut Hari, secara kuat membuktikan keterlibatan CIA dalam peristriwa yang memakan banyak korban jiwa itu. Dokumen yang ada di tingkat Internasional tersebut, menurut Hari, mengarah pada konspirasi militer antara CIA dengan Angkatan Darat Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bahkan bukan hanya keterlibatan CIA, melainkan keterlibatan Amerika dalam kejatuhan Soekarno," kata dia.

Anton Aliabbas juga membenarkan keterlibatan CIA dalam G 30S. Pengamat militer dari  Digimed Karya Imaji ini mengatakan gerakan itu tidak terlepas dari perang dingin yang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet.

5. Kesehatan Presiden Soekarno

Pada 1964, banyak kabar yang menyatakan bahwa presiden Soekarno sedang sakit parah. Kendati demikian, DN Aidit sebenarnya mengetahui bahwa Soekarno tidak sakit parah. Dengan beredarnya kabar tersebut, telah menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang akan ditinggalkan oleh Soekarno. Kecemasan tersebut malah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya G30S.

Dampak G30S

Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut secara otomatis berdampak pada beberapa hal yang juga berpengaruh terhadap perjalanan bangsa ini. Adapun dampak-dampak tersebut menurut laman  bemu.umm.ac.id adalah sebagai berikut:

  1. Kekuatan politik di Indonesia hancur setelah kegagalan kudeta tersebut.
  2. Wibawa Presiden Soekarno menjadi berkurang.
  3. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI.
  4. Pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-communist purge.
  5. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru.
  6. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara.
  7. Timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI dan KAPPI. Dimana demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Tritura berisi tiga hal. Pertama permintaan agar PKI dibubarkan, kedua pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI dan ketiga adalah turunkan harga.
  8. Reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwikora perlu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI.
  9. Gugurnya mahasiswa UI, Arif Rahman Hakim karena tertembak pada 24 Februari 1966 pada saat melakukan demonstrasi.
  10. Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan.
  11. Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang sering disebut Supersemar. Supersemar ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan.
  12. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan marxisme, leninisme dan komunisme hingga saat ini.

RACHEL FARAHDIBA R  I  SDA

Baca: Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

1 hari lalu

Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia ke-6. Wikipedia
Ingat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama

Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?


Tim Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di TPA Cipayung

1 hari lalu

Tim Proyek Aquinas GWB Program SEG. Kiri-Kanan: M. Rizki Setiawan, Annesa Hanabila, Stella Eulia Andoko, Michael Partogi. (Dol Humas UI)
Tim Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di TPA Cipayung

Tim mahasiswa UI akan melakukan eksplorasi kondisi air tanah serta mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya air bersih.


Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

TPNPB OPM mengklaim telah menembak satu orang anggota TNI hingga tewas dan menyebabkan satu orang lainnya mengalami luka tembak kritis.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

2 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Anggota TNI Aniaya Dua Warga Aceh, Korban Luka Tusuk

2 hari lalu

Tim gabungan TNI-Polri saat menangkap terduga penganiayaan warga, di Banda Aceh, Sabtu, 16 Maret 2024. Foto: ANTARA/HO/Humas Polresta Banda Aceh
Anggota TNI Aniaya Dua Warga Aceh, Korban Luka Tusuk

Petugas gabungan menangkap seorang anggota TNI berinisial DAR, 25 tahun, dengan pangkat Serda atas dugaan menganiaya dua warga Aceh Jaya


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

3 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

3 hari lalu

Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

Masyarakat sipil ramai-ramai menentang langkah pemerintah menempatkan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil. Tanda dwifungsi TNI hidup kembali.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

4 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.


Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

4 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

Wapres Ma'ruf setuju anggota TNI-Polri duduki jabatan aparatur sipil negara, asal ada batasan-batasannya.