Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPJS Kesehatan Optimalkan Layanan Skrining Kesehatan Petugas KPPS

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko meminta seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum. Tujuannya agar kesehatan para petugas kpps tetap termonitor saat bertugas.

"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan," ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Moeldoko juga berharap melalui Kementerian Dalam Negeri, agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowaty mengatakan siap mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia. Ia menyebut, layanan skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan sudah diterapkan.

Hasil dari skrining nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila anggota memiliki risiko rendah, bisa melanjutkan tanggung jawabnya di pemilihan umum.

"Namun, apabila terdapat anggota yang berisiko sedang dan tinggi, mereka akan diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk kasus yang membutuhkan perhatian serius, akan dirujuk ke rumah sakit," kata Lily.

Adapun, layanan skrining hingga mendapatkan pelayanan di FKTP maupun di FKRTL, seluruhnya dijamin oleh BPJS Kesehatan apabila sesuai dengan indikasi medis. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh anggota sebagai peserta JKN.

"Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN," kata Lily.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad siap menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar melakukan pendaftaran para PPK sebagai peserta JKN.

"Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan. Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Data hasil skrining kesehatan tahap awal, La Ode Ahmad melanjutkan, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut yang dilakukan sesuai hasil skrining kesehatan tahap awal.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK, Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengatahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN.

"BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.

Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Pihaknya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.

Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan bisa dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

1 jam lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Bamsoet: Apersi Dukung Pembangunan Tiga Juta Rumah Rakyat

1 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima penghargaan sebagai 'Tokoh Nasional Pelindung Rumah Rakyat' dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet: Apersi Dukung Pembangunan Tiga Juta Rumah Rakyat

Bamsoet menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang baik dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai target tiga juta rumah rakyat.


PLN Haleyora Power Bantu Alat Pengolahan Madu untuk Petani Garut

2 jam lalu

Desa Eduwisata Perlebahan Gunung Guntur menjadi sarana edukasi tentang perlebahan yang menarik minat wisatawan. Dok. PLN
PLN Haleyora Power Bantu Alat Pengolahan Madu untuk Petani Garut

Alat packing dari Haleyora Power memudahkan proses pengemasan dan menjaga kualitas madu.


Kuasa Hukum Tunggu Duplik di Sidang Tol MBZ

2 jam lalu

Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ masuk agenda replik (tanggapan penggugat) terhadap keempat terdakwa yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Dok. Jasamarga
Kuasa Hukum Tunggu Duplik di Sidang Tol MBZ

Para pengacara tetap yakin pada bukti-bukti yang menunjukkan proses lelang tol sesuai prosedur.


Pertamina Ajak Anak Indonesia Peduli Keberlanjutan Sejak Dini

2 jam lalu

Pertamina mengajak anak-anak Indonesia untuk meningkatkan kesadaran terhadap alam dan lingkungan di Hari Anak Nasional dalam menjaga keberlanjutan. Dok. Pertamina
Pertamina Ajak Anak Indonesia Peduli Keberlanjutan Sejak Dini

Pada Hari Anak Nasional yang jatuh pada Selasa, 23 Juli 2024, PT Pertamina (Persero) mengajak anak-anak Indonesia, termasuk putra-putri Perwira (anak pekerja di lingkungan Pertamina Group), untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya keberlanjutan sejak dini.


Nasabah PNM Mekaar Sulap Pare Jadi Camilan untuk Anak

2 jam lalu

Yulianti sebagai nasabah binaan PNM Mekaar yang berhasil meraih omzet puluhan juta dari camilan pare. Dok. PNM
Nasabah PNM Mekaar Sulap Pare Jadi Camilan untuk Anak

Camilan pare crispy dipesan banyak orang setelah Yulianti bercerita di media sosial. Omzetnya kini hingga 20 juta per bulan.


Muhammad Farid Sumpah Jabatan Penjabat Bupati Banyuasin

2 jam lalu

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi bersalaman dengan Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid, yang menggantikan Penjabat Bupati Banyuasin sebelumnya, Hani Syopiar Rustam, di Griya Agung, Senin, 22 Juli 2024. Dok. Banyuasin
Muhammad Farid Sumpah Jabatan Penjabat Bupati Banyuasin

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan memberi sejumlah pesan yang harus jadi perhatian para penjabat baru.


Muhammad Farid Kini Jadi Penjabat Bupati Banyuasin

2 jam lalu

Dok. Banyuasin
Muhammad Farid Kini Jadi Penjabat Bupati Banyuasin

Hani berharap Farid dapat meneruskan program kerja yang telah dijalankan.


Program BRIncubator Sukses Kembangkan UMKM Asal Bandung

3 jam lalu

Maira Cookies saat mengikuti program BRIncubator di Bandung pada 2021. Dok.BRI
Program BRIncubator Sukses Kembangkan UMKM Asal Bandung

Dengan pendampingan yang baik dari BRIncubator, Maira Cookies dapat memasarkan produknya hingga ke berbagai swalayan dan toko oleh-oleh besar di Jabodetabek hingga Jawa Tengah.


Bank BJB Ditunjuk KSEI Sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran

4 jam lalu

Pimpinan dari 23 Bank berfoto bersama di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat, 19 Juli 2023. Bank bjb ikut menandatangani pembaruan kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran bersama 22 bank lainnya. Dok. bjb
Bank BJB Ditunjuk KSEI Sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran

Bank bjb menandatangani pembaruan kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran bersama 22 bank lainnya.