Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Sebut Peluang Bentuk Koalisi Baru Lebih Kecil Dibanding Gabung Koalisi yang Sudah Ada

image-gnews
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat sekaligus ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-74 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat sekaligus ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-74 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan kecil kemungkinan Partai Demokrat membentuk koalisi baru ketimbang bergabung dengan dua koalisi yang sudah ada. 

Herman menjawab diplomatis ketika ditanya apakah akan membentuk koalisi baru. Ia mengatakan dalam politik segalanya serba mungkin. Seandainya garis Tuhan menentukan ada koalisi baru, kata dia, hal itu bisa saja terjadi. 

“Tapi kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya, dibandingkan dengan kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman setelah acara syukuran HUT ke-22 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Setember 2023.

Herman mengatakan Demokrat berpikir rasional untuk menawarkan syarat jika bergabung dengan koalisi. Sebelumnya, ketika membentuk Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera, Herman memang merintis dari awal.

“Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang sudah terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan yang secara rasional tentu itu porsinya Demokrat,” kata Herman. 

Sebelumnya Herman Khaeron mengatakan arah koalisi Partai Demokrat akan ditentukan pada rapat pimpinan nasional atau rapimnas. Ia mengatakan awalnya rapimnas dijadwalkan pada 13-14 September 2023, namun ada perubahan jadwal. Ia menjelaskan jadwal rapimnas menunggu arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

“Karena rapimnas akan menjadi momentum untuk menetapkan arah koalisi, akan di bulan September,” kata Herman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Demokrat tidak akan kembali ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Herzaky menegaskan Partai Demokrat sudah move-on dari Koalisi Perubahan setelah keluar.

“Tidak ada CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali). Sudah cukup. Jangan sampai dikhianati sekali, masih terus jadi bucin. Cukuplah kita di-ghosting,” kata Herzaky.

Herzaky menegaskan Demokrat menghormati Muhaikin Iskandar atau Cak Imin yang menjadi bakal cawapres Anies. Ia mengucapkan selamat kepada Anies-Cak Imin. “Selamat menempuh hidup baru. Selamat menjalani, sampai bertemu nanti di debat capres,” ujarnya.

Herzaky mengatakan tetap menjalin baik komunikasi dan hubungan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan semua partai. Namun ia mengatakan Partai Demokrat tidak akan berkomunikasi lagi dengan pihak yang tidak berkomitmen dan mengingkari janji.

Pilihan Editor: NasDem Akan Bahas Pergantian Nama Koalisi Anies-Cak Imin setelah Surya Paloh Kembali dari Luar Negeri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

2 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

6 jam lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

12 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.


Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

14 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.


Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

14 jam lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu usai acara halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.


Modus Penyelewengan Dana BOS

20 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

1 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka