TEMPO.CO, Batam - Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Koalisi Masyarakat Sipil dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) buka suara pasca-bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Dilansir dari Tempo, situasi di Pulau Rempang hingga Kamis malam, 7 September 2023, masih mencekam. Warga memblokir jalan dengan batang-batang pohon yang mereka tebang. Aksi itu dilakukan karena masyarakat adat setempat menolak relokasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Aparat keamanan tetap merangsek masuk dan menyingkirkan semua batang-batang pohon itu. Mereka bahkan mengeluarkan gas air mata untuk memukul mundur warga hingga ke sekolah. Akibatnya murid sekolah harus dievakuasi dan beberapa di antaranya dikabarkan mengalami luka.
ISESS: Pemerintah dan DPR bentuk tim independen
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta pemerintah dan DPR membentuk tim independen untuk mengusut bentrokan tersebut.
"Pemerintah maupun DPR perlu menjelaskan secara transparan kepada publik dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mempertunjukkan dan menggunakan kekuasaan secara arogan," kata Bambang pada Jumat, 8 September 2023.
Bambang mengatakan kekerasan aparat negara terhadap masyarakat itu harus dihentikan. Menurut dia, perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mencederai hati nurani masyarakat.
"Kekerasan aparat negara di Pulau Rempang ini menunjukkan bahwa jajaran kepolisian belum memahami peraturan yang dibuatnya sendiri," kata Bambang.
Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan tindakan kekerasan
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengecam tindakan aaparat keamanan di Pulau Rempang. Mereka meminta aparat menghentikan tindakan kekerasan kepada masyarakat Pulau Rempang. Mereka juga meminta proses pembangunan PSN Rempang Eco City dihentikan.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindak kekerasan itu membuat masyarakat adat disana menjadi korban ambisi pembangunan nasional.
Berdasarkan pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Aparat gabungan yang menggunakan kendaraan taktis berupaya masuk ke Pulau Rempang secara paksa. Mereka memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tanda batas dan cipta kondisi.
Selanjutnya: Masyarakat adat sebenarnya telah berkumpul…
