Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. 

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 10 profil Pj gubernur yang akan diangkat Presiden Jokowi.

1. Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana 

Nana Sudjana merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Setelah lulus dari Akpol, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 26 Maret 1965, itu sempat ditugaskan di beberapa jabatan di kepolisian. Antara lain Polresta Yogyakarta, Polres Metro Jakarta Barat, Kapolres Probolinggo, Wakapolwiltabes Surabaya, Analis Utama Tk III Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri, dan Kapolresta Surakarta.

Selain itu, Nana sempat menjabat sebagai Dirintelkam Polda Jawa Tengah, Analis Utama Tk I Baintelkam Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri, Dirintelkam Polda Jawa Timur. Ia juga pernah ditunjuk sebagai Wakapolda Jambi Wakapolda Jawa Barat pada, Direktur Politik Baintelkam Polri, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan. Terakhir dia diangkat sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada 5 April 2023.

2. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, diangkat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan. Pria bernama lengkap Bey Triadi Machmudin ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pers Istana pada 2015.

3. Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn) Hassanudin 

Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn), Hassanudin, mengemban tugas sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara atau Sumut menggantikan Edy Rahmayadi. Sebelumnya, pria kelahiran Palembang, 7 September 1965, ini merupakan mantan Pangdam Bukit Barisan periode 2020-2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

4. Pj Gubernur Bali Sang Mahendra Jaya (Stafsus Mendagri)

Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Perwira tinggi Polri ini memiliki pengalaman mendalam dalam bidang reserse yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dalam memecahkan sebuah kasus kriminalitas. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri. 

5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun

Ridwan Rumasukun memulai kariernya di Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Setelah itu, ia bekerja sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawasda Provinsi Irian Jaya, lalu menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bidang Kesehatan dan Kependudukan Bawasda Provinsi Irian Jaya.

Ia juga mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Keuangan Bawasda Kabupaten Puncak Jaya pada 2005, Kepala Dinas PPKD Kabupaten Puncak Jaya 2009. Serta pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Kepala BPKAD Provinsi Papua. Terakhir, ia dilantik menjadi Sekda Provinsi Papua masa kepemimpinan Lukas Enembe.

6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake

Ayodhia Kalake merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves). Pria berdarah Adonara, Flores Timur, NTT, ini sempat menjadi anggota dewan komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menggantikan Letjen (Purn) Sumardi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dikutip dari maritim.go.id, ia juga pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Asisten Deputi Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves. Lalu menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves.

7. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi 

Lalu Gita Ariadi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat. Lalu Gita mulai berkarier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1995. Dikutip dari Biroadpim.ntbprov.go.id, ia dipercaya menempati berbagai posisi strategis. Antara lain Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara (1995-1997), Kepala Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi pada Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (1997-1999), Kepala Sub Dinas Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB (2002-2003), dan Kepala Bagian Humas dan Biro Umum Setda Provinsi NTB (2003-2007).

Selain itu, Lalu Gita pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2007-2008), Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2008-2008), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB (2008-2013), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (2013-2017), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2017-2019).

8. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 

Harrison memulai kariernya sebagai ASN di RSUD dr. A Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu, pada 1998. Dilansir dari Kalbarprov.go.id, Harrison diketahui sempat menjabat Direktur RSUD Dr.A.Diponegoro Putussibau pada 2006. 

Lalu bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu pada 2017. Pada 2019, ia diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir, diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kalimantan Barat pada 2022. 

9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi

Sebelum dilantik menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi merupakan Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Dikutip dari Lapasbaubau.kemenkumham.go.id, Andap Budhi juga pernah menduduki beberapa jabatan di kepolisian. Seperti Waridirtipidter Bareskrim Polri pada 2015, Karopal Ssarpras Polri, Karopal Sarpras Polri (2016), Kapolda Sultra (2016), Kapolda Maluku (2018), Kapolda Kepri (2018), dan Irjen Kemenkumham (2020).

Sedangkan kariernya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dimulai pada 2020 sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

10. Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin, ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang berakhir pada 5 September 2023.

Bahtiar Baharuddin lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 16 Januari 1973. Sepanjang kariernya ia sempat menjabat sebagai Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian menjadi Kepala Bagian Perundang-Undangan di Sesditjen Polpum pada 2015.

Setelah itu, Bahtiar juga ditunjuk sebagai Plt Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan dipercaya menjadi Pjs Gubernur Kepulauan Riau pada 2020.

TIM TEMPO

Pilihan Editor: 

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 10 profil Pj gubernur yang diangkat Presiden Jokowi.

1. Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana 

Nana Sudjana merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988. Setelah lulus dari Akpol, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 26 Maret 1965, itu sempat ditugaskan di beberapa jabatan di kepolisian. Antara lain Polresta Yogyakarta, Polres Metro Jakarta Barat, Kapolres Probolinggo, Wakapolwiltabes Surabaya, Analis Utama Tk III Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintelkam Polri, dan Kapolresta Surakarta.

Selain itu, Nana sempat menjabat sebagai Dirintelkam Polda Jawa Tengah, Analis Utama Tk I Baintelkam Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri, Dirintelkam Polda Jawa Timur. Ia juga pernah ditunjuk sebagai Wakapolda Jambi Wakapolda Jawa Barat pada, Direktur Politik Baintelkam Polri, Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Sulawesi Selatan. Terakhir dia diangkat sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada 5 April 2023.

2. Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, diangkat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ridwan. Pria bernama lengkap Bey Triadi Machmudin ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pers Istana pada 2015.

3. Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (Purn.) Hassanudin 

Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn), Hassanudin, mengemban tugas sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara atau Sumut menggantikan Edy Rahmayadi. Sebelumnya, pria kelahiran Palembang, 7 September 1965, ini merupakan mantan Pangdam Bukit Barisan periode 2020-2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

4. Pj Gubernur Bali Sang Mahendra Jaya (Stafsus Mendagri)

Sang Made Mahendra Jaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Perwira tinggi Polri ini memiliki pengalaman mendalam dalam bidang reserse yang memiliki tugas melakukan penyelidikan dalam memecahkan sebuah kasus kriminalitas. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Widyaiswara Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri. 

5. Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun

Ridwan Rumasukun memulai kariernya di Rumah Sakit Jiwa Abepura sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Setelah itu, ia bekerja sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawasda Provinsi Irian Jaya, lalu menjabat Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bidang Kesehatan dan Kependudukan Bawasda Provinsi Irian Jaya.

Ia juga mengemban tugas sebagai Kepala Bidang Keuangan Bawasda Kabupaten Puncak Jaya pada 2005, Kepala Dinas PPKD Kabupaten Puncak Jaya 2009. Serta pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Kepala BPKAD Provinsi Papua. Terakhir, ia dilantik menjadi Sekda Provinsi Papua masa kepemimpinan Lukas Enembe.

6. Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake

Ayodhia Kalake merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves). Pria berdarah Adonara, Flores Timur, NTT, ini sempat menjadi anggota dewan komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menggantikan Letjen (Purn) Sumardi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dikutip dari maritim.go.id, ia juga pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Asisten Deputi Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves. Lalu menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves.

7. Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi 

Lalu Gita Ariadi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat. Lalu Gita mulai berkarier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1995. Dikutip dari Biroadpim.ntbprov.go.id, ia dipercaya menempati berbagai posisi strategis. Antara lain Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara (1995-1997), Kepala Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi pada Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (1997-1999), Kepala Sub Dinas Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB (2002-2003), dan Kepala Bagian Humas dan Biro Umum Setda Provinsi NTB (2003-2007).

Selain itu, Lalu Gita pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2007-2008), Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2008-2008), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB (2008-2013), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (2013-2017), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2017-2019).

8. Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi 

Harrison memulai kariernya sebagai ASN di RSUD dr. A Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu, pada 1998. Dilansir dari Kalbarprov.go.id, Harrison diketahui sempat menjabat Direktur RSUD Dr.A.Diponegoro Putussibau pada 2006. 

Lalu bertugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu pada 2017. Pada 2019, ia diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir, diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kalimantan Barat pada 2022. 

9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi

Sebelum dilantik menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi merupakan Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Dikutip dari Lapasbaubau.kemenkumham.go.id, Andap Budhi juga pernah menduduki beberapa jabatan di kepolisian. Seperti Waridirtipidter Bareskrim Polri pada 2015, Karopal Ssarpras Polri, Karopal Sarpras Polri (2016), Kapolda Sultra (2016), Kapolda Maluku (2018), Kapolda Kepri (2018), dan Irjen Kemenkumham (2020).

Sedangkan kariernya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dimulai pada 2020 sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

10. Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharuddin

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin, ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang berakhir pada 5 September 2023.

Bahtiar Baharuddin lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 16 Januari 1973. Sepanjang kariernya ia sempat menjabat sebagai Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian menjadi Kepala Bagian Perundang-Undangan di Sesditjen Polpum pada 2015.

Setelah itu, Bahtiar juga ditunjuk sebagai Plt Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan dipercaya menjadi Pjs Gubernur Kepulauan Riau pada 2020.

TIM TEMPO

Pilihan Editor: ICW Sebut Kemendagri Tutup Informasi Rekam Jejak 10 Pj Gubernur yang akan Dilantik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

7 jam lalu

Timnas U-23 Indonesia. (foto: PSSI)
Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.


Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

12 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?


11 Fakta Menarik Lamb of God, Band Kesukaan Jokowi yang Bakal Tampil di Hammersonic 2024

1 hari lalu

Grup band metal Amerika, Lamb of God
11 Fakta Menarik Lamb of God, Band Kesukaan Jokowi yang Bakal Tampil di Hammersonic 2024

Bukan kali pertama, Lamb of God pernah tampil di Indonesia. Band itu juga digemari Presiden Jokowi


Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

8 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Usai Panen di Gorontalo, Jokowi Target Kurangi Impor Jagung

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024.  Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Usai Panen di Gorontalo, Jokowi Target Kurangi Impor Jagung

Jokowi berharap produksi komoditas jagung dapat terus meningkat sehingga mengurangi impor.


Lepas Bandung BJB Tandamata ke Proliga 2024, Bey Machmudin Harapkan Hatrick Gelar Juara

10 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memberikan pesan dalam pelepasan tim voli Bandung BJB Tandatama di Bandung, Minggu, 21 April 2024. (ANTARA)
Lepas Bandung BJB Tandamata ke Proliga 2024, Bey Machmudin Harapkan Hatrick Gelar Juara

Tim bola voli putri Bandung BJB Tandamata siap berlaga di kompetisi Proliga 2024. Mereka sudah dilepas secara resmi oleh Pj Gubernur Jabar.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Tony Blair Dipanggil Jokowi Membahas Investasi IKN, Hasilnya?

13 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Tony Blair Dipanggil Jokowi Membahas Investasi IKN, Hasilnya?

Tony Blair menjelaskan, Uni Emirat Arab (UAE) berencana untuk investasi panel surya di IKN. Investasi ini akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.


PUPR Optimistis Istana dan Kantor Presiden di IKN Siap Juli, Presiden Jokowi Bisa Upacara 17 Agustus?

13 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Optimistis Istana dan Kantor Presiden di IKN Siap Juli, Presiden Jokowi Bisa Upacara 17 Agustus?

PUPR menyatakan Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN dapat fungsional pada Juli, sehingga Presiden Jokowi bisa menggelar upacara 17 Agustus.