INFO NASIONAL - Komisi IV DPR mengunjungi petani di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Kalteng, Jumat, 1 September2023. Kedatangan rombongan DPR tersebut dalam rangka pengawasan pada kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate. Setidaknya 18 orang anggota DPR RI hadir dan berdialog langsung bersama kelompok tani dan pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro mengakui food estate masih belum maksimal, namun dia paham bahwa dibutuhkan waktu yang panjang untuk mencapai produksi maksimal.
"Ternyata setelah dijelaskan oleh Kepala Dinas juga oleh Dirjen PSP, disebutkan bisa normal produksinya nanti makan waktu enam tahun. Saya tahu ini bekas PLG tahun 2014. Artinya apa, kita terus simultan jangan sampai terjadi terputus program ini," ujar Darori.
Darori pernah menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pengelolaan lahan gambut tidak mudah.
"Kebetulan saya pernah sebagai Dirjen di Kementerian Kehutanan 11 tahun. Saya pernah ikut Pak SBY ke sini, ya enggak maksimal hasilnya. Nah, sekarang ternyata kita lihat walaupun masih belum maksimal, baru itu 3-5 ton, tapi sudah nampak," ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah memberikan semua kebutuhan petani, di antaranya air. "Ya mudah-mudahan PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian. Karena ini masih membutuhkan sentuhan pusat,” ucap Darori.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Hanan Rozak mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program food estate sudah tepat. Dia berharap pemerintah daerah yang menjadi lokasi food estate juga memberikan perhatian intensif terhadap program ini.
"Hanya masalahnya tindak lanjut di tingkat lapangan, tugas dengan lapangan ini adalah tugas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi. Yang saya maksud adalah kalau kaitan dengan intensifikasinya kaitan dengan spesifikasinya udah on the track," ujar Hanan.
Hanan juga menilai pelunya meningkatkan kelembagaan di tingkat bawah dalam mengelola food estate, karena ekstensifikasi berbeda dengan intensifikasi biasa. "Ya intinya ke depan ini harus dilanjutkan dengan pendampingan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam hal ini dinas pertaniannya, PPL-nya dan tentu saja petaninya.”
Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda T.A Khalid menyebut bahwa program food estate terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Berkat program ini, masyarakat Pulang Pisau bisa lebih produktif.
"Alhamdulillah kami turun melihat langsung tadi respon masyarakat, harapan masyarakat ini harus dilanjutkan kendatipun memang kita menyadari untuk membangun pondasi enggak gampang. Enam tahun kita bangun pelan-pelan, butuh waktu yang begitu panjang," kata Khalid.
Khalid mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan kelompok-kelompok tani yang menggarap food estate. “Masyarakat menginginkan food estate ini dilanjutkan, dan mungkin ini menjadi perhatian kami di Komisi IV bersama kementerian," kata dia.
"Jadi 2024 ini menjadi perhatian kita agar apa yang sudah kita bangun enam tahun ini dapat berlanjut. Saya pikir itu yang harus kita sampaikan, kunjungan ini sudah mewakili komisi IV secara keseluruhan, kami akan menyampaikan faktanya kepada teman-teman yang lain," tutur Khalid. (*)
