TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat merasa dikhianati oleh calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyatakan pengkhianatan itu tercermin dari rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini, termasuk ketika Anies dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh secara sepihak menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky dalam rilisnya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Riefky menceritakan awal mula Demokrat mendukung Anies Baswedan. Dia mengatakan Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022. Namun hingga 22 Januari 2023, Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.
Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres- Cawapres 2024-2029. Kesepakatannya ketika itu Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat. “Dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8,” ujar Riefky.
Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi enam butir. Kesepakatan itu yaitu: 1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan; 2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; 3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan; 4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan; 5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; 6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. “Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan,” ucap Riefky.
Di masa-masa ini, menurut dia, sejumlah Parpol mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023. “Dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY’,” kata Riefky menceritakan obrolan Anies dan AHY.
Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya. Untuk itu pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai Cawapresnya.
Dia mengatakan nama AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Anies, kata Riefky, ketiga pimpinan Parpol menerima keputusan tersebut dan tidak ada penolakan.
Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY. Sebab, AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, kata Riefky, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya. “Meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung,” ujar Riefky.
Menurut dia, Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. “Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres, Riefky menyatakan jajaran koalisi utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. “Termasuk penetapan capres dan cawapres,” kata dia.
Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, ia menyatakan capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. “Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” ucapnya.
Hingga akhirnya, Demokrat mendengar kabar dari anggota Tim 8 Sudirman Said bahwa Anies sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. Keputusan penetapan Cak Imin sebagai cawapres ini ditentukan sepihak oleh Surya Paloh di NasDem Tower pada Selasa, 29 Agustus 2023. "Tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ujar Teuku Riefky.
Pilihan Editor: Anies Gandeng Cak Imin sebagai Cawapres, Demokrat Mengaku Dipaksa Menerima Keputusan Itu
