TEMPO.CO, Pangkalpinang - Hasil penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan keterwakilan perempuan yang cukup tinggi, salah satunya Gerindra. Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung sekaligus Peneliti Yayasan Kapong Sebubong Indonesia, Ranto mengatakan rata-rata kehadiran politikus perempuan di Bangka Belitung dalam DCS yang disusun oleh peserta pemilu yang memiliki kursi di parlemen nasional dan lokal telah melampaui jumlah ambang batas minimal.
"Dari catatan yang saya miliki, Gerindra merupakan peserta pemilu yang paling ramah terhadap politikus perempuan dalam pencalonan di DPRD Kabupaten/Kota maupun di level Provinsi dengan mengakomodasi sejumlah 35,6 persen," ujar Ranto, Selasa, 22 Agustus 2023.
Partai berikutnya di Bangka Belitung yang tertinggi memenuhi keterwakilan perempuan, kata Ranto, adalah Partai Demokrat dengan capaian 35,5 persen. Untuk PPP dan PDIP, kata dia, sebetulnya cukup tinggi memenuhi keterwakilan politikus perempuan yang terdaftar di DCS yakni 36,3 persen untuk partai kabah dan 36,2 persen dari partai banteng.
"Hanya saja di arena DPRD Kabupaten, PPP tidak mampu memenuhi batas maksimal calon yang disediakan bagi kadernya seperti di Kabupaten Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan untuk PDIP di DPRD Provinsi hanya mengutus kadernya sebanyak 43 orang dari total seharusnya 45 orang," ujar dia.
Posisi pemenuhan keterwakilan perempuan berikutnya, menurut Ranto, diduduki PKB yang mampu mengutus politikus perempuan sebanyak 34,8 persen, Nasdem 34,1 persen, PKS sebanyak 33,8 persen dan Golkar 33,7 persen. "Untuk peserta pemilu yang berstatus non parlemen dan pendatang baru bisa dilihat dalam komposisi berikut ini. Partai Perindo paling tinggi dengan mengutus politikus perempuan 38,6 persen. Di urutan berikutnya ada PBB dengan 30,5 persen dan PSI di angka 55,3 persen," ujar dia.
Hal menarik, kata Ranto, ada di PSI karena keterwakilan politikus perempuan sangat tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut, kata dia, disebabkan minimnya kader-kader politik yang dimiliki oleh PSI di Bangka Belitung.
"Sebagai contoh, di Bangka Barat saja PSI hanya mampu mengutus kadernya sebanyak 5 orang dari total seharusnya 30 orang. Dari 5 orang tadi maka hanya 1 politikus laki-laki dan 4 perempuan. Begitu juga di Kota Pangkalpinang, PSI hanya mampu mengumpulkan kadernya 12 orang dari total 30 orang," ujar dia.
Fenomena yang menimpa PSI tersebut, kata Ranto, ini juga terlihat di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur hingga di level Provinsi. "Kondisi tersebut juga semakin menegaskan kalau PSI di Bangka Belitung benar-benar kesulitan menarik kadernya di daerah," ujar dia.
Ranto mengatakan nasib peserta pemilu berkategori pendatang baru setali tiga uang dengan partai non parlemen seperti PSI tadi. Partai pendatang baru, kata dia, terlihat cukup kesulitan untuk memiliki kader yang akan dikompetisikan.
"Hanya Partai Gelora dengan 41,1 persen dan Partai Garuda dengan 31,6 persen yang nampak sepintas memenuhi ambang minimal keterwakilan politikus perempuan. Terakhir, untuk Partai Ummat kondisinya benar-benar memperihatinkan karena di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur tidak memiliki kader sama sekali untuk dicalonkan alias kosong melompong," ujar dia.
Pilihan Editor: OJK Sebut Ibu-ibu Punya Peran Penting Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
