TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, baru-baru ini mendapatkan sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Food Estate dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok).
Diketahui, PDIP bersama PPP, Perindo, dan Hanura telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Dengan demikian, Prabowo untuk sementara waktu ini menjadi lawan politik kubu PDIP menjelang Pilpres 2024.
Berikut sorotan PDIP terhadap Prabowo terkait Food Estate dan Munasprok yang dihimpun dari Tempo.
Food Estate
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut alasan partainya mengkritik program Food Estate yang pengelolaannya di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Puan, pihaknya murni melayangkan kritik tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja menteri.
"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu (Food Estate) bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," kata Puan seperti dilansir dari Tempo, Kamis, 17 Agustus 2023.
Meski begitu, Puan menyebut pihaknya masih perlu melihat langsung hasil kinerja Prabowo di Food Estate. Ia menyebut pihaknya perlu terjun ke lapangan untuk melihat progres program strategis nasional itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program Food Estate. Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program Food Estate. Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.
"Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto, Kamis, 17 Agustus 2023.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program Food Estate tersebut. Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan
"Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah kebijakan bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto.
Sampai kini, kata Hasto, partainya tengah melakukan kajian-kajian lebih lanjut perihal Food Estate ini. Bahkan menurut pengakuan Hasto, pihaknya dibantu lembaga nirlaba untuk melakukan kajian.
"Ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan akan menyiapkan berbagai data-data terkait dengan implementasi yang tidak baik bagi kebijakan yang sebenarnya bagus," kata dia.
Selanjutnya: Hasto sebelumnya sempat mengungkapkan…
