INFO NASIONAL – Sudah 20 tahun lebih Indonesia kehilangan Mata Ajar dan Mata Kuliah Pancasila disemua lini pendidikan formal. Hal ini disampaikan Waka BPIP, Karjono Atmoharsono, saat mengawali pidato sebagai pembicara kunci di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), di Jakarta, Senin 15 Agustus 2023.
Menurut dia, mata pelajaran Pancasila mulai menghilang sejak era reformasi, hal ini tidak dirasa oleh guru dan pengajar Pancasila. Melemahnya Pancasila karena "Tap MPR II Tahun 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, satu tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan yang sangat memprihatinkan UU 2/1989, diganti dengan UU 20/2023 tentang Sisdiknas menghilangkan mata pelajaran Pancasila. “Hal ini sangat memprihatinkan,” kata dia.
Karjono juga memberikan gambaran sejarah kejayaan Pancasila, dari aspek hukum mata pelajaran Pancasila mengalami kejayaan pada masa Bung Karno melalui Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Penpres No.19 PNPS Tahun 1965), lebih dari sepertiga Pasalnya mengatur Pancasila.
UU No.19 PNPS Tahun 1965 ini mencabut tiga UU di bidang pendidikan yakni UU 12/1954 tentang Berlakunya UU 4/1950 dari R.I dahulu tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, UU 22/1961 tentang Perguruan Tinggi. UU No.19 PNPS/1965 diganti dengan UU 89/1989, dan terakhir diganti dengan UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan Undang-Undang inilah yang menghilangkan mata ajar Pancasila dan matakuliah Pancasila.
Di tengah semangat memperkokoh pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila, langkah-langkah konkret telah diambil oleh BPIP dengan membentuk tim penyusun buku ajar Pancasila yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.
Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal terdiri dari 160 ahli yang terlibat dalam penyusunan buku ajar Pancasila untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
“Hasil kerja tim ini kemudian dibahas bersama Kemendikbud Ristek dan menghasilkan buku referensi pancasila (buku babon), dan lebih lajut dikuatkan melalui SK Mendikbud No. 067/H/P/2022 tentang Penetapan Buku Referensi (Non Teks) Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada satuan pendidikan,” ujar dia.
Pada tanggal 28 Desember 2022, sebanyak 14 judul buku referensi telah ditetapkan, termasuk 2 judul buku untuk guru dan 12 judul buku untuk siswa. Upaya ini merupakan langkah nyata dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tertanam dalam proses pendidikan di berbagai jenjang, sehingga generasi muda Indonesia dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberadaan Dosen PPKn saat ini menjadi pilar utama dalam memelihara dan memupuk komitmen kebangsaan terhadap Pancasila. Dengan dedikasi mereka, UNJ telah menjadi wahana pendidikan yang memastikan generasi muda kita tetap teguh dalam memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga Indonesia dapat terus bersatu dalam kebhinekaan dan kemajuan,” kata Karjono di Jakarta,
Forum Group Discussion (FGD) ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial UNJ, dan tema Pelatihan dan Penyegaran Dosen Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan UNJ, diikuti lebih dari 51 lebih dosen Pancasila dan dosen Kewarganegaraan. (*)
