TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpamitan ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di provinsi tersebut karena masa kepemimpinannya akan berakhir pada 5 September 2023. Ganjar telah ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ganjar berpamitan dengan mengunjungi di Kantor PWNU Jawa Tengah pada Senin, 7 Agustus 2023. Ganjar diterima Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Tengah, Muzammil.
"Jadi saya ingin istilahnya pamitan," kata Ganjar.
Dalam lawatawannya, Ganjar diberi pupuk organik hasil pengembangan PWNU Jawa Tengah. Ganjar menyebut, pupuk tersebut salah satu bentuk kontribusi NU.
"Ini bagian dari cara kami, NU, mendukung pemerintahan," ujar Muzammil.
Setelah dari PWNU, Ganjar menyambangi kantor PW Muhammadiyah Jawa Tengah. Ganjar ditemui Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir.
"Maka tadi saya sowan ke NU pamitan, hari ini sowan ke Muhammadiyah pamitan. Kami senang mendapatkan masukan yang sangat banyak," kata Ganjar.
DPRD Jawa Tengah siapkan 3 nama pengganti Ganjar
Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah dalam dua periode terakhir. Dengan begitu dia tak akan bisa lagi menduduki posisi itu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah telah mengusulkan tiga nama sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah ke pemerintah pusat.
"Hasto Wardoyo Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Tony Tribagus Spontana Kepala Badan Diklat Kejagung RI, dan Sumarno Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah," sebut Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto.
Dia menilai, ketiga nama tersebut dianggap mampu meneruskan program kerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. "Kami usulkan ke Presiden melalui Kementrian dalam negeri," kata dia.
PDIP sendiri belum menyebut siapa yang akan mereka usung untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Akan tetapi dua kader PDIP telah disebut sebagai kandidat kuat calon pengganti Ganjar.
Kedua nama itu adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Semarang yang kini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi. Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga Parameter Politik Indonesia, elektabilitas Gibran unggul jauh dari para pesaingnya.
