TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus Partai Golkar dengan tegas menolak rencana pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum.
Mereka menilai, rencana munaslub Golkar itu justru menyesatkan.
Sebelumnya, kabar Munaslub ini mencuat dari anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno VIII pada Ahad, 9 Juli 2023. Menurut Ridwan, salah satu agenda rapat tersebut adalah untuk mengevaluasi pencapresan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Menanggapi rencana ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo menyebut, rencana Munaslub yang diwacanakan oleh sejumlah politikus Golkar dengan mengatasnamakan diri sebagai Dewan Pakar merupakan rencana menyesatkan.
Menurut Firman, wacana Munaslub yang salah satu agendanya melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum adalah sikap individual dan tidak rasional.
"Bahwa munaslub digagas oleh sekelompok orang itu adalah gagasan 'keblinger' atau menyesatkan," ujar Firman dalam keterangannya, Sabtu, 15 Juli 2023.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin dengan tegas menolak adanya Munaslub tersebut. Lebih lanjut, ia juga menyatakan dukungannya kepada kepemimpinan Airlangga.
Nurul menegaskan internal partai beringin masih solid hingga saat ini. Nurul turut menampik jika ada konflik yang menerpa Partai Golkar.
Menurutnya, saat ini partai beringin itu lebih memilih fokus mempersiapkan mesin jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dibanding rencana Munaslub.
"Sebaiknya semua berpikir jernih bahwa untuk menuju ke Pemilu 2024 tinggal 7 bulan lagi. Kami melihat apa yang dilakukan Bapak Ketua Umum dengan melakukan banyak pekerjaan politik sudah benar adanya," kata Nurul dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2023.
Senada dengan Nurul, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Barat, Khairunnas menyatakan bahwa DPD Golar Sumbar menolak dengan tegas wacana Munaslub tersebut.
"Kami menolak keras wacana Munaslub yang diisukan tersebut," kata KHairunnas, Senin, 31 Juli 2023.
Menurutnya, penolakan wacana Munaslub ini tidak hanya dilakukan oleh DPD Sumatera Barat saja. Namun, juga oleh seluruh pimpinan di tingkat kabupaten dan kota se Sumatera Barat.
Ia menilai, wacana Munaslub itu akan mengganggu proses pemenangan pemilu 2024 oleh Partai Golkar. Pasalnya, pesta demokrasi itu tinggal enam bulan lagi. "Tidak cukup waktu, karena pemilu sudah dekat dan banyak strategi yang akan disusun," ujarnya.
Selanjutnya Jusuf Kalla ikut tolak munaslub...
