TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau disebut juga Non-Governmental Organization atau NGO.
Luhut menilai hal ini perlu dilakukan guna mengetahui aliran dana yang diperoleh LSM. Ia curiga, ada pihak asing yang ikut campur terkait aliran dana.
“Itu sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM yang mendapat dari mana (dananya),” kata Luhut di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Kamis, 8 Juni 2023.
Mengutip laman peresak-narmada.desa.id, LSM atau NGO merupakan organisasi atau lembaga nirlaba yang didirikan oleh masyarakat. Mereka bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaganya dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan. Titik berat LSM adalah pengabdian secara swadaya, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
Apa Syarat Mendirikan LSM?
Sebelum mendirikan LSM, perlu diketahui bahwa ada dua jenis lembaga, yaitu perkumpulan biasa yang merupakan organisasi massa dan perkumpulan berbadan hukum. Untuk mendirikan lembaga perkumpulan biasa Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Sedangkan untuk mendirikan perkumpulan yang berbadan hukum, regulasinya tertuang dalam Staatsblad 1870 Nomor 64 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau UU Yayasan. Berikut syarat administrasi mendirikan yayasan ataupun LSM berbadan hukum:
1. KTP Pendiri.
2. Anggaran Dasar dan ART LSM, berisi maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus.
3. Pendiri, jumlahnya tidak ditentukan.
4. SKT Kota Administrasi atau Kabupaten.
5. Selembar foto tampak depan kantor sekretariat LSM, lengkap dengan papan nama dan alamat LSM ukuran Kartu Pos.
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan atau kecamatan.
7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme atau multi kepengurusan).
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi.
9. Data keuangan.
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.
11. Pendaftaran pada kementerian Dalam Negeri RI.
12. Pendaftaran pada Bankesbang.
- Akta Pendirian.
- AD/ART.
- Program Kerja.
- Susunan Kepengurusan Pusat.
- Biodata Pengurus
- Formulir Isian (dari kantor Kesbang dan Pemberdayaan Kota Administrasi/Kabupaten setempat).
Demikian syarat mendirikan LSM, serta persyaratan yang harus dilengkapi..
Pilihan Editor: Usai Sidang Haris Azhar dan Fatia, Luhut Minta Aliran Dana LSM Diaudit
