INFO NASIONAL - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik Komisi VI DPR RI setuju dengan Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024 sebesar Rp1,954 triliun. Pagu tersebut turun 16,13 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,33 triliun. Persetujuan Komisi VI DPR disampaikan pada rapat kerja di Gedung DPR, Selasa, 6 Juni 2023.
Sejumlah hal yang dibahas dalam raker tersebut yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2024, evaluasi anggaran 2022 dan semester I 2023, serta biaya rafaksi minyak goreng.
Pada raker tersebut, Mendag Zulhas juga menyampaikan rencana yang disusun Kemendag untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2024. Pertama, untuk penguatan pasar dalam negeri, Kemendag akan melakukan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; pembinaan dan pengembangan niaga elektronik/e-commerce; pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen; implementasi dan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG); serta stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan pengembangan pasar dalam negeri.
Kedua, untuk peningkatan ekspor nonmigas, Kemendag melakukan misi dagang, pameran, dan promosi peningkatan ekspor ke luar negeri; melakukan perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; serta memfasilitasi pelayanan perizinan dan fasilitasi ekspor-impor.
Ketiga, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perdagangan, Kemendag mengembangkan SDM yang meliputi vokasi kemetrologian dan pelatihan ekspor dan SDM perdagangan.
Selain itu, memperhatikan keterbatasan pagu indikatif, Mendag Zulhas mengajukan penambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 317 miliar. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS melalui surat Menteri Perdagangan Nomor PR.02.02/348/MDAG/SD/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.
Pengajuan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan revitalisasi pasar rakyat, pusat jajanan kuliner dan cinderamata; pembangunan pusatpromosi produk dalam negeri; penguatan peran promosi Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center; serta pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif, produk primer, dan produk manufaktur.
Untuk diketahui, besaran Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024 sebelumnya ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024.
Menanggapi permintaan Mendag, Komisi VI DPR menyatakan setuju karena dapat mendukung kegiatan prioritas seperti pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri.
"Saya mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR atas Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2024. Komisi VI DPR juga merekomendasikan penambahan anggaran tahun 2024 antara lain untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan penguatan Atdag/ITPC" ucap Zulhas.
Terkait evaluasi kinerja anggaran, Zulhas menyampaikan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2022 sebesar Rp 2,08 triliun atau 96,89 persen dari total pagu Rp2,144 triliun. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar 95,04 persen.
Adapun pada 2023, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp978,25 miliar atau 41,97 persen dari total pagu Kementerian Perdagangan.
KomisiVI DPR RI juga meminta Kemendag untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran Tahun 2023, sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal. (*)
