Penentuan presiden hak prerogatif masyarakat
Herzaky juga mengatakan penentuan presiden merupakan hak prerogatif seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat. Sehingga, menurut dia, Jokowi tidak elok bila ikut campur dalam penentuan siapa saja yang maju dalam pilpres nanti.
"Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden. Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe," ujar dia.
Pernyataan Jokowi dapat jadi preseden buruk
Herzaky juga menilai ucapan Jokowi itu bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Sebab, kata dia, dengan mencuatnya isu PK Moeldoko terhadap Partai Demokrat, bisa saja masyarakat menganggap pemerintah sedang menggembosi Anies Baswedan sebagai capres.
"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," uja dia.
MIRZA BAGASKARA | IMA DINI SHAFIRA
Pilihan Editor: Soal Gugatan PK Moeldoko: Kubu Moeldoko Minta MA Adil, Kubu AHY Waspada, SBY Ditelepon Bekas Menteri