Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Yayasan Tifa: Kekerasan terhadap Jurnalis di Level Mengkhawatirkan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Kelompok Jurnalis menunjukkan poster saat melakukan aksi terkait kekerasan terhadap Jurnalis di Taman Aspirasi, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku kekerasan dan perampasan alat kerja wartawan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kelompok Jurnalis menunjukkan poster saat melakukan aksi terkait kekerasan terhadap Jurnalis di Taman Aspirasi, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku kekerasan dan perampasan alat kerja wartawan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Tifa merilis laporan hasil penilaian terbaru bertajuk Penanganan kekerasan terhadap Jurnalis di Tiga Wilayah Indonesia. Salah satu kesimpulan yang diperoleh yaitu kekerasan terhadap jurnalis di tiga wilayah yang dijadikan lokasi penilaian, Jakarta, Makassar, dan Jayapura, dikategorikan dalam taraf mengkhawatirkan.

"Kekhawatiran ini kian besar karena tahun 2023 bisa dikatakan sebagai tahun politik yang biasanya memiliki potensi besar untuk terjadinya kekerasan," demikian salah satu poin kesimpulan dalam laporan ini, yang dirilis 17, Mei 2023. 

Laporan disusun Yayasan Tifa bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG), Organisasi-organisasi ini tergabung dalam konsorsium Jurnalisme Aman. Mereka melakukan pertemuan lintas sektor penanganan kekerasan terhadap jurnalis dan perkumpulan jurnalis di ketiga wilayah ini. Pengumpulan data primer dilakukan 14 Juni hingga Agustus 2022.

Berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, laporan ini mencatat, jumlah kasus kekerasan per tahun masih di atas 40 kasus. Sebagian besar kekerasan terjadi dalam tahap produksi atau saat jurnalis melakukan liputan dan pascaproduksi atau saat karya jurnalistiknya terbit.

Laporan ini juga merujuk pada Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang diterbitkan Dewan Pers pada 2012. Ada berbagai bentuk kekerasan terhadap wartawan yaitu: kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, perusakan alat peliputan, hingga upaya menghalangi kerja wartawan.

Kasus Jurnalis Tempo Nurhadi

Laporan ini pun mencatat berbagai kasus di lapangan. Salah satu kasus kekerasan fisik yang cukup menonjol di wilayah Barat di tahun 2021 adalah yang menimpa Nurhadi, jurnalis Majalah Tempo. 
Kasusnya terjadi pada 27 Maret 2021 di Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dalam acara pernikahan anaknya. 

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya sudah menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.Nurhadi memfoto Angin Prayitno Aji di atas pelaminan. Setelah itu, dua orang petugas berbatik menahannya dan menginterogasinya. 

Meski telah mengatakan bahwa ia wartawan, mereka tetap merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya. "Para pelaku kekerasan itu adalah para personal dari kepolisian yang saat itu berada di acara pernikahan anak Angin Prayitno Aji," demikian bunyi laporan ini.

Kasus Pemimpin Umum Jubi Victor Mambor

Di wilayah Timur, laporan ini mencatat, kasus kekerasan fisik dan intimidasi juga cukup banyak dilaporkan. Salah satu kasusnya menimpa Pemimpin Umum Jubi.co.id Victor Mambor. Ia mendapatkan teror berupa perusakan mobil Isuzu DM miliknya yang diparkir di tepi jalan di samping rumahnya, Rabu 21 April 202118. 

Kerusakan terjadi pada kaca depan mobil (diduga dipukul dengan benda tumpul hingga retak) dan kaca mobil sebelah kiri (kaca depan dan belakang) yang dipukul dengan benda tajam hingga hancur. 

Selain itu pintu depan dan belakang sebelah kiri dicoret-coret dengan cat pilox berwarna orange. "Teror terhadap Victor ini diduga terkait pemberitaan media yang dipimpinnya, Tabloid Jubi," tulis laporan ini.

Kasus Pemred Metro Aceh Bahrul Walidin

Dalam hal kekerasan non-fisik, bentuknya bisa berupa pemidanaan hingga intimidasi. Salah satu kejadian yang disinggung dalam laporan ini yaitu kasus salah satu jurnalis yang menjadi korban pemidanaa, Pemimpin Redaksi Metro  Aceh, Bahrul Walidin.

Bahrul dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Aceh pada 24 Agustus 2020 dengan pasal pencemaran nama baik. Pelapornya adalah  pimpinan PT Imza Rizky Jaya Group sekaligus Ketua Partai Indonesia Terang, Rizayati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahrul Walidin dilaporkan ke polisi karena berita berjudul “Rizayati Dituding Wanita Penipu Ulung” yang terbit di situs metroaceh.com pada 20 Agustus 2020. Berita tersebut mengungkap tentang dugaan Rizayati melakukan penipuan terhadap ratusan orang

Kasus Jurnalis Berita News Muhammad Asrul

Berikutnya, kasus pemidanaan terhadap jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul. Dia diadili dan dijerat pasal berlapis di UU ITE, yakni Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 karena tiga berita. Masing-masing: “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, 10 Mei 2019; “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas”, 24 Mei 2019; “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?”, 25 Mei 2019.

Asrul dilaporkan ke polisi pada Desember 2019. Polisi kemudian menetapkannya sebagai tersangka karena melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama dan berita bohong22. "Dalam sidang 23 November 2021 lalu, Pengadilan Negeri Palopo menyatakannya bersalah melakukan pencemaran nama sehingga memvonis Asrul dengan hukuman tiga bulan penjara," tulis laporan ini.

Kasus Jurnalis Banjarhits Diananta Sumedi

Selanjutnya kasus pemidanaan lainnya Diananta Sumedi, jurnalis dari Banjarhits. Ia diadukan ke polisi karena menulis berita sengketa tanah antara masyarakat Suku Dayak di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang dengan PT Jhonlin Agro Raya. 

Berita berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” yang tayang di media online Kumparan pada 8 November 2019. Narasumber dalam berita yang ditulisnya merasa keberatan atas berita tersebut, karena dianggap mengandung unsur SARA dan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. 

Ia melaporkan Diananta ke Kepolisian pada 14 November 2019. Selain narasumber dari pihak warga, yang juga melaporkan Diananta ke polisi adalah PT Jhonlin Agro Raya.Diananta P. Sumedi dijerat dengan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. 

Buntut berita itu, Diananta divonis 3 bulan 15 hari penjara dalam sidang 10 Agustus 202023. "Hakim menilai berita itu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan," tulis laporan ini.

Dalam laporan ini, ada berbagai kesimpulan lain yang diperoleh. Mulai dari meningkatnya serangan digital, hingga soal kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan dan isu perlindungan terhadap pers mahasiswa.

Yayasan Tifa dan organisasi lainnya menilai proteksi dari Undang-Undang Pers dan MoU Dewan Pers dan Polri memang tak akan  mencegah terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. Oleh sebab itu, mereka merekomendasikan agar kasus kekerasan tidak diselesaikan lewat mediasi atau perdamaian. "Sebab, itu akan menyuburkan praktik impunitas," tulis laporan ini. 

Setiap kasus kekerasan dinilai harus diselesaikan melalui pemidanaan, baik melalui Undang-Undang Pers maupun KUHP. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

"Itu juga diharapkan bisa menghentikan praktik impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis," demikian bunyi salah satu poin rekomendasi laporan ini.

Pilihan Editor: Menuju 25 Tahun Reformasi : Hilangnya Republikanisme dan Jalan Perubahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tiga Jurnalis Gugat MNC gara-gara PHK Sepihak

19 jam lalu

Gedung MNC Tower Jakarta. Dok. TEMPO/Jacky Rahmansyah
Tiga Jurnalis Gugat MNC gara-gara PHK Sepihak

Tiga jurnalis menggugat PT MNC Okezone Network dan PT iNews Digital Indonesia karena PHK sepihak.


3 Wartawan di Gaza Tewas dalam 24 Jam

6 hari lalu

Para pelayat membawa jasad jurnalis Palestina Ahmed Abu Hussein, yang tewas akibat luka tembak tentara Israel saat meliput aksi protes di sepanjang perbatasan Gaza-Israel, selama pemakamannya di Jalur Gaza utara, 26 April 2018. Ahmed Abu Hussein adalah wartawan kedua yang tewas oleh tembakan Israel dimana sebelumnya, Yaser Murtaja (30) ditembak dan tewas ketika mengenakan jaket pelindung berlabel
3 Wartawan di Gaza Tewas dalam 24 Jam

Total wartawan yang meninggal sejak serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023 sebanyak 150 orang


AS Menyeru Israel Buka Akses Jurnalis Internasional ke Gaza

10 hari lalu

Jurnalis Palestina Sami Shehada, yang kakinya diamputasi setelah cedera saat meliput peristiwa serangan militer Israel di Nuseirat pada bulan April 2024, kembali meliput acara untuk lembaga penyiaran negara Turki TRT, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Deir Al -Balah di Jalur Gaza tengah 13 Mei 2024. REUTERS/Doaa Rouqa
AS Menyeru Israel Buka Akses Jurnalis Internasional ke Gaza

Deplu Amerika Serikat menyeru Israel untuk membuka akses terhadap jurnalis internasioanl agar dapat meliput langsung ke Gaza


AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

11 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

AJI telah membuat daftar inventarisasi masalah RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR.


DPR Didorong Libatkan Partisipasi Publik yang Bermakna di Pembahasan Revisi UU Penyiaran

13 hari lalu

Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aksi Jurnalis Aceh Bersatu meletakan  peralatan kamera dan id  card  pers saat menggelar  aksi di kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Senin, 27 Mei 2024. Aksi Jurnalis dari Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI) Aceh itu menolak secara tegas Revisi Undang Undang Penyiaran yang dapat membelenggu dan menghambat kinerja jurnalis khususnya dalam melaksanakan tugas investigasi untuk pemberitaan kepentingan publik. ANTARA FOTO/Ampelsa
DPR Didorong Libatkan Partisipasi Publik yang Bermakna di Pembahasan Revisi UU Penyiaran

Seharusnya polemik revisi UU Penyiaran tidak terjadi jika pembentuk undang-undang telah membentuk naskah akademik yang mendukung.


Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

15 hari lalu

Seorang wanita berhijab berjalan di alun-alun Trocadero dekat Menara Eiffel di Paris, Prancis, 2 Mei 2021. (File foto: Reuters)
Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

Seorang jurnalis Maroko yang berhijab mengajukan banding atas aturan larangan jilbab dalam foto yang tertera di kartu pers Prancis


10 Daftar Kampus dengan Jurusan Jurnalistik di Jakarta

19 hari lalu

Ingin berkuliah di jurusan jurnalistik? Cek deretan kampus dengan jurusan jurnalistik di Jakarta. Ada Binus University hingga Politeknik Tempo. Foto: Canva
10 Daftar Kampus dengan Jurusan Jurnalistik di Jakarta

Ingin berkuliah di jurusan jurnalistik? Cek deretan kampus dengan jurusan jurnalistik di Jakarta. Ada Binus University hingga Politeknik Tempo.


Diskusi RUU Penyiaran di Unud: Akademisi hingga Praktisi Penyiaran dan Pers Soroti Pasal-pasal Kontroversial

20 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Diskusi RUU Penyiaran di Unud: Akademisi hingga Praktisi Penyiaran dan Pers Soroti Pasal-pasal Kontroversial

RUU Penyiaran terus tuai kritik. Akademisi hingga pekerja pers soroti pasal-pasal kontroversial di dalam diskusi RUU Penyiaran di Unud.


Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

20 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers yang dilakukan hari ini. Salah satunya minta pembatalan seluruh pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran.


Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah, Terbaru di Makassar dan Padang

23 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah, Terbaru di Makassar dan Padang

Berbagai elemen seperti lembaga pers, jurnalis, mahasiswa, konten kreator dan aktivis HAM di berbagai daerah menolak RUU Penyiaran.