Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jelang Pemilu 2024, Amien Rais Beberkan Langkah Politik Anak-anaknya

image-gnews
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pendiri Partai Ummat dan juga politisi senior Amien Rais membeberkan langkah anak-anaknya menjelang Pemilu 2024.

Dari lima anak Amien Rais, baru putri Amien yakni Hanum Salsabiela Rais atau Hanum Rais yang memastikan langkah politiknya dengan meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN) lalu berlabuh ke Partai Ummat.

Hanum bahkan sempat diperkenalkan sebagai bakal calon legislatif DPR RI dalam acara syawalan sekaligus rapat kerja wilayah Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sabtu 29 April 2023,

Lantas, bagaimana anak-anak Amien Rais lainnya seperti Hanafi Rais, Mumtaz Rais, juga Baihaqi Rais yang sebelumnya terjun ke politik? 

"Kalau Hanafi itu kan pernah jadi anggota DPR (dari PAN) dua periode, bahkan jadi Ketua Fraksi," kata Amien usai rapat kerja wilayah itu.

Namun, kata Amien, Hanafi punya prinsip sendiri sehingga memilih meninggalkan partai lamanya. Meski saat menjadi ketua fraksi PAN DPR RI itu, kata Amien, gaji pertahun Hanafi bisa mencapai Rp 200 juta atau dalam lima tahun Rp 1 miliar.

"Sekarang Hanafi sedang belajar menekuni ilmu-ilmu keagamaan, sehingga dia belum tampil (dalam dunia politik) untuk kali ini," kata Amien.

Sedangkan untuk anak ketiga Amien, yakni Mumtaz Rais yang juga sempat menjadi anggota DPR RI Periode 2009-2014 dan pengurus pusat PAN, disebut sedang bergelut di bidang lain, bukan politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mas Mumtaz, saya kira dengan latar belakang akademiknya sebagai sarjana ekonomi UGM, dia sedang merancang untuk tidak di politik lagi, mungkin di bidang lain," kata Amien.

Adapun untuk putra keempat Amien Rais, Baihaqi Rais, yang masih tercatat sebagai anggota DPRD DIY periode 2018-2024 dari Fraksi PAN, Amien mengatakan masih berminat di bidang politik meski hendak mundur. 

Baihaqi disinyalir juga akan mengikuti jejak kakaknya Hanum Rais meninggalkan PAN dan berpindah Partai Ummat.

"Baihaqi itu tadinya sudah tidak berminat lagi di politik, tapi setelah ibunya mengatakan 'Baihaqi, itu tokoh-tokoh dari Aceh sampai Papua mendukung perjuangan bapak (Amien Rais), lah kalau anak kandungnya malah tidak ikut (mendukung) kan lucu'," kata Amien menirukan istrinya. 

"(Baihaqi lalu menjawab) 'iya, Bu, siap Bu, saya akan mendaftar calon legislatif lagi, tapi bukan DPR RI tapi untuk DPRD provinsi DIY," imbuh Amien Rais.

Pilihan Editor: Ketum Partai Ummat Pamerkan 'Baju Tempur' Amien Rais saat Gulingkan Soeharto

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

15 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris usai membuka Pasar Rakyat Malam Takbir di Jalan Naming D Botin di Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas , Depok, Jumat, 21 April 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

Wali Kota Depok Mohammad Idris enggan berandai-andai dan membuat gimik politik saat disebut masuk bursa di Pilgub Jabar.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

22 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.


KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.