Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia-Korea Perkuat Kerja Sama Maritim

image-gnews
Iklan
INFO NASIONAL -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Ministry of Oceans and Fisheries (MOF), Republic of Korea sepakat untuk terus memperkuat kerja sama maritim di sektor jasa lepas pantai. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo yang mewakili Pemerintah Indonesia  menandatangani pembaruan pengaturan pelaksanaan kerja sama itu di Jakarta, Senin 13 Maret 2023. 

Indonesia dan Korea telah bekerja sama dalam pelaksanaan studi kelayakan proyek percontohan pembongkaran anjungan lepas pantai, dengan hibah riset USD$21 juta dari Korea sejak tahun 2014. Kedua belah pihak juga telah membentuk organisasi antar-pemerintah Indonesia dan Korea yaitu Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC). 

KKP sangat mendukung kerja sama ini yang selaras dengan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi biru. “Seiring dengan dinamika organisasi dan tugas fungsi KKP, pengaturan pelaksanaan kerja sama studi kelayakan tersebut akan dilaksanakan oleh Ditjen PRL,” kata Victor Gustaaf.

“Saya mendukung kerja sama ini karena selaras dan mendukung arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan KKP,” tambah Victor.

Victor pun optimis kerja sama akan terlaksana secara efektif dengan dukungan kuat Pemerintah Korea dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, untuk memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan laut serta pemanfaatan sumberdaya.

KKP dan KIORCC melakukan berbagai studi kelayakan untuk anjungan lepas pantai yang kondisinya tidak layak dipergunakan seperti anjungan lepas pantai di lapangan Attaka dan Yakin di Kalimantan Timur, anjungan lepas pantai di lapangan Offshore North West Java (ONWJ) yang digunakan Pertamina Hulu Energi (PHE) serta anjungan lepas pantai di lapangan Kangean Energi Indonesia. Dari hasil kajian tersebut dilakukan pembongkaran anjungan lepas pantai dengan menggunakan dana hibah riset yang diberikan oleh Pemerintah Korea. 

Selanjutnya KKP bersama KIORCC dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan pembongkaran anjungan lepas pantai untuk pertama kalinya di Indonesia. Tak hanya itu, usai penenggelaman anjungan, KKP berencana melakukan pemantauan terumbu buatan agar memperoleh manfaat lebih dalam metode konservasi yang melibatkan pelaku industri minyak dan gas di Indonesia.

Rencana pemantauan tersebut akan dilakukan sekali setahun selama lima tahun ke depan dengan dukungan Pemerintah Korea dan KIORCC. “Kerja sama ini akan dilanjutkan tidak hanya fokus pada pembongkaran anjungan lepas pantai, tetapi juga memperluas program yang mendukung pengendalian pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir, seperti berbagai fasilitas pendidikan dan informasi antara kedua negara serta pelatihan dan peningkatan kapasitas kelautan dan perikanan,” kata Victor.

Myeong Dal Song, Deputy Minister of Oceans and Fisheries Korea mengungkapkan sejak tahun 2014, Indonesia dan Korea mampu menjaga hubungan yang erat di sektor kemaritiman. Melalui perbaruan kerja sama tersebut, KIORCC diberi kesempatan untuk menjembatani kedua negara untuk mewujudkan visi dan misi 0 pemanfaatan ruang laut dan keberlanjutannya.

Indonesia dan Korea, kata dia, optimis dapat mengembangkan pembangunan sektor lepas pantai untuk menciptakan energi yang bersih, mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung ekonomi biru.“Saya berharap hubungan bilateral Korea dan Indonesia semakin kuat untuk kebaikan laut kita bersama,” kata Song.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kerja sama dengan mitra kerja KKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan untuk mendukung kinerja KKP lebih implementatif khususnya dalam hal pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bea Cukai Berikan Layanan Ekspor Kembali

15 menit lalu

Bea Cukai Berikan Layanan Ekspor Kembali

Bea Cukai Belawan berikan pelayanan dan pengawasan terhadap proses ekspor kembali barang eks impor sementara dengan dokumen ATA Carnet.


Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

1 jam lalu

Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada putra-putri TNI-Polri yang berprestasi.


Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

1 jam lalu

Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Papua

Kunjungan Panglima Jenderal TNI dan Kapolri ke Provinsi Papua untuk memberikan bantuan kepada putra-putri TNI-Polri yang berprestasi.


Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

1 jam lalu

Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sabagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.


Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

3 jam lalu

Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022.


600 Pembelot Korea Utara yang Dideportasi Paksa oleh Cina Menghilang

4 jam lalu

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi markas besar Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea dalam rangka Hari Penerbangan di Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 1 Desember 2023. KCNA via REUTERS
600 Pembelot Korea Utara yang Dideportasi Paksa oleh Cina Menghilang

600 warga korea Utara yang kabur ke Cini menghilang usai dideportasi paksa dari Negeri Tirai Bambu ini.


BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023

6 jam lalu

BRI Raih Penghargaan Contact Center Asia Pasific Award 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih prestasi di taraf Internasional.


BPJS Kesehatan Dukung Inovasi Pelayanan Kesehatan

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Dukung Inovasi Pelayanan Kesehatan

Memasuki satu dekade penyelenggaraan program JKN, BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan di Indonesia.


Virtual Reality (VR) pada Pendidikan Militer

6 jam lalu

Virtual Reality (VR) pada Pendidikan Militer

Perkembangan dunia militer saat ini mau tidak mau harus adaptif dan melakukan kolaborasi dengan kemajuan teknologi.


Mengenal Universe Ticket, Seleksi 82 Kontestan Pencarian Calon Anggota Grup K-Pop

6 jam lalu

Hyoyeon SNSD, salah satu juri Universe Ticket. Foto: Instagram/@hyoyeon_x_x
Mengenal Universe Ticket, Seleksi 82 Kontestan Pencarian Calon Anggota Grup K-Pop

Universe Ticket acara pencarian calon anggota grup. Pesertanya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia.